Share This

Rekaman Diduga Menteri BUMN dan Dirut PLN Bocor, Bagaimana Tanggapan Jokowi?

Jokowi berjanji akan memberikan pernyataannya kepada publik

, BERITA , NASIONAL

Senin, 30 Apr 2018 14:07 WIB

Ilustrasi: Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, Jamdatun Kejaksaan Republik Indonesia Loeke Larasati Agustina, dan Jaksa Agung HM Prasetyo teken mou penangan kasus di Bali, Kamis (120418). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden‎ Joko Widodo enggan berkomentar soal bocornya rekaman diduga  percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Percakapan itu  membahas saham dan fee  proyek PT Pertamina dan PLN.

Jokowi mengatakan, ia baru akan berkomentar jika semua telah jelas.

"Saya tidak mau berkomentar sebelum semuanya jelas," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/04/2018).

Jawaban singkat Jokowi tersebut karena ia belum menerima penjelasan dari Rini maupun Sofyan. Jika telah mendapat penjelasan tersebut, Jokowi   berjanji akan memberikan pernyataannya kepada publik.

Sebelumnya, beredar rekaman telepon yang berisi percakapan antara Rini dan Sofyan. Dalam rekaman itu, keduanya menyebut pembagian saham Pertamina sama PLN. Selain itu, ada nama "Pak Ari" yang meminta maaf karena masalah pembagian saham tersebut.

Rekaman percakapan tersebut juga dibenarkan Rini dan Sofyan. Namun keduanya membantah rekaman itu diunggah secara utuh. Rini enggan berkomentar detail soal rekaman tersebut, tetapi Sofyan mengakui bahwa percakapan via telepon tersebut terjadi pada 2016. Percakapan itu  membahas tentang konsultasinya pada Rini soal rencana investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.