Share This

Anggaran Kantong Sembako 3 M? Istana: Sejak Presiden Sebelumnya

"Itu bukan pos yang baru, ini pos yang sejak lama, sejak presiden terdahulu."

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 24 Apr 2018 12:36 WIB

Ilustrasi: Sembako bantuan presiden Jokowi. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Istana membantah anggaran kantong tas sembilan bahan pokok (sembako) bantuan presiden, hanya ada pada zaman Joko Widodo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, bantuan sembako, termasuk pengadaan kantongnya, sudah ada sejak masa presiden-presiden sebelumnya.

Pratikno   menyebut angka Rp3 miliar hanya untuk pengadaan kantong sembako adalah hal wajar.

"Jadi ada pos anggaran namanya bantuan sosial, itu sudah sejak zaman dulu kala sudah ada. Cuma penggunaannya saja sudah beda-beda. Itu bukan pos yang baru, ini pos yang sejak lama, sejak presiden terdahulu. Cuma bagaimana bentuknya, itu penggunaannya berbeda-beda," kata Pratikno di kantornya, Selasa (24/04/2018).

Pratikno mengatakan, penganggaran kantong sembako senilai Rp 3 miliar tersebut telah melalui proses yang terbuka dan akuntabel. Pratikno beralasan, prosedur penganggaran itu telah melewati lelang elektronik (e-lelang).

Pratikno juga menilai bantuan sembako Jokowi itu sah saja, meski Badan Pengawas Pemilu sempat menyarankan Jokowi menghentikan kebiasaan tersebut saat kunjungan kerja ke daerah. Menurut Pratikno, bantuan sembako menjadi hal yang wajar dilakukan presiden kepada rakyatnya.

Kritik soal nilai kantong sembako tersebut juga disampaikan kelompok oposisi. Kritik tersebut, misalnya dari Partai Gerindra yang menyebut bantuan sembako Jokowi sebagai alat kampanye Pilpres 2019.

Sebelumnya, dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, tercantum anggaran pengadaan kantong sembako Jokowin senilai Rp 3 miliar. Lelang tersebut bernama "Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden" dengan kode lelang 23246011, dan dibuat oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 20 April 2018. Selain itu, pada situs juga tertulis Harga Prakiraan Sendiri (HPS) Paket sebesar Rp600 juta. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.