Share This

Alasan KPU Malang Coret 2 Ribu Narapidana Lapas Lowokwaru dari DPT

Data pemilih Pilkada serentak 2018 di Kota Malang menyusut hingga 4.000an lebih pemilih. Separuh di antaranya merupakan pemilih di Lapas Lowokwaru.

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 18 Apr 2018 23:54 WIB

Ilustrasi: Kotak Suara Pilkada. (Foto: ANTARA)

KBR, Malang – Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Jawa Timur mencoret lebih dari dua ribu narapidana Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru dari Daftar Pemilih Tetap (DPT( Pilkada serentak 2018. Ini karena menurut Ketua KPU Kota Malang Zainuddin, petugas kesulitan menemukan kelengkapan identitas saat masa perbaikan data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Alhasil, ribuan orang itu tak bisa dimasukkan ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

"Pemilih yang kemarin kami kalkulasikan masuk di Lapas dengan status tahanan, karena syarat formalnya tak lengkap maka tak bisa dimasukkan dalam Sidalih. Sehingga dalam DPT ini kami coret," jelas Zainuddin di Malang, Rabu (18/4/2018).

Zainuddin menambahkan, mekanisme pencoretan itu sudah sesuai Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

"Kemarin kami masukkan dalam DPS, tetapi kami kesulitan mencari data identitas secara lengkap. Maka sesuai PKPU itu mereka dicoret."

Baca juga:

Total pemilih Pilkada serentak 2018 di Kota Malang yang tercatat dalam DPT sebanyak 600.646 orang. Sebelumnya, DPS memuat 605.081 pemilih. Penyusutan 4.435 lebih pemilih itu terjadi setelah pemutahiran data.

Selain mencoret narapidana penghuni Lapas Lowokwaru, berkurangnya jumlah pemilih itu menurut Zainuddin lantaran sejumlah faktor lain. Meliputi, potensi pemilih ganda hingga pemilih diketahui meninggal.

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.