KBR, Jakarta - Sejumlah tokoh lintas agama mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas radikal yang anti-Pancasila dan ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan agama.
Desakan itu muncul dalam Semiloka bertajuk "Indonesia di Persimpangan: Negara Pancasila vs Negara Agama" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).
Kegiatan itu diadakan sejumlah organisasi seperti Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP), lembaga Dialog Antara Iman Interfidei, Maarif Institute, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Komnas HAM, Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII), Sejuk, dan lain-lain.
Tokoh-tokoh agama yang hadir dan mendesakkan pembubaran ormas-ormas intoleran dan anti-Pancasila diantaranya Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Albertus Patty, Direktur DIAN Interfidei Elga Marpaung, dan lain-lain.
Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengkhawatirkan jika ormas-ormas radikal atau anti-Pancasila terus dibiarkan, karena bisa menjadi besar dan mengancam keberlangsungan Indonesia yang majemuk. Desakan pembubaran ormas-ormas itu, kata Helmi, sudah sering disampaikan ke Presiden Joko Widodo maupun Kapolri.
"Jika mereka dibiarkan terus, masyarakat awam akan menganggap ormas semacam ini sebagai ormas yang benar dan dibenarkan oleh negara. Kalau ini terus berlangsung, lima hingga 10 tahun yang akan datang, maka jumlah orang yang mendukung radikalisme akan terus berlipat-lipat. Bisa dibayangkan, negara kita bisa hancur seperti Suriah, Yaman dan lain-lain," kata Helmi Faisal Zaini.
Helmi Faisal mengatakan sebetulnya umat Islam di Indonesia sejak lama bersikap toleran terhadap agama lain. Ia mencontohkan, keberadaan Candi Borobudur yang merupakan tempat suci umat Buddha di Magelang Jawa Tengah tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
"Orang Islam di Indonesia kalau lagi di luar negeri ditanya, apa wisata terkenal di Indonesia, jawabnya 'kami punya Candi Borobudur' candi Buddha terbesar di dunia. Bayangkan, orang Islam mengkampanyekan tempat peribadatan umat Buddha. Ini luar biasa," kata Helmi Faisal.
Namun, kata Helmi, kerukunan umat beragama itu bisa terancam jika ormas-ormas radikal atau anti-Pancasila dibiarkan berkembang.
Baca: Buya Syafii: Negeri Ini Jangan Sampai Tenggelam karena Penghianat Bangsa
Ketua ICMI Pusat Jimly Asshiddiqie menilai selama ini aparat dan pemerintah ragu untuk membubarkan ormas-ormas radikal yang mengajarkan kekerasan, hingga anti-Pancasila. Keraguan itu diperkirakan karena kebingungan mencari landasan hukum dan aturan yang pas.
"Kita tidak usah menunggu undang-undang sempurna, kita tafsirkan saja. Kebebasan berekspresi atau kebebasan berserikat itu ada batasnya. Berserikat untuk damai. Kalau ada organisasi yang jelas sekali kegiatannya atau maksud tujuannya bukan untuk perdamaian, melainkan untuk kekerasan, untuk permusuhan dan kebencian, dibubarkan saja," kata Jimly.
Jimly mencontohkan dalam kasus keluarnya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang, pemerintah pusat bisa membatalkan lebih dulu. Meskipun tetap memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggugat ke pengadilan. Ia yakin banyak hakim yang tercerahkan dan progresif dalam memberikan keputusan hukum baru terhadap ormas-ormas intoleran.
"Misalnya hakim membatalkan Perda. Itu Perda-perda dicabut dulu oleh pemerintah pusat, dibatalkan dulu. Dengan tetap memberi kesempatan Pemda mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Maksudnya adalah untuk membatasi supaya tidak satu persatu Perda itu digugat ke Mahkamah Agung. Kalau satu-satu digugat, kita butuh waktu puluhan tahun. Jadi, jangan ragu-ragu, sikat dulu," kata Jimly.
Sementara itu Ketua PGI Pdt Albertus Patty mengatakan selama ini sebetulnya dasar negara Indonesia sudah final yaitu Pancasila. Mayoritas umat beragama dan warga Indonesia juga tetap mendukung Pancasila. Namun yang menyebabkan tumbuhnya ormas-ormas intoleran adalah karena sikap diam dari mayoritas umat beragama (silent majority).
"Maka, kegiatan hari ini merupakan bentuk upaya kami untuk mengatakan kami tidak mau diam lagi. Kami dukung setiap tindakan-tindakan yang memang merongrong Pancasila dan UUD 1945. Kami dukung setiap tindakan pemerintah yang betul-betul ingin menegakkan keadilan, kesetaraan dan perdamaian di Indonesia. Jadi, pesan utama forum ini adalah; kini saatnya bekerja bersama-sama, kita tidak bisa diam lagi," kata Pendeta Patty.
Tuntut Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Tokoh Lintas Agama: Mayoritas Tidak Boleh Diam Lag
'Jika mereka dibiarkan terus, masyarakat awam akan menganggap ormas semacam ini sebagai ormas yang benar dan dibenarkan oleh negara,' kata Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini.

Sabtu, 08 Apr 2017 16:37 WIB


Para tokoh lintas agama dan cendekiawan dalam acara seminar tentang Negara Pancasila vs Negara Agama, di Jakarta, Sabtu (8/4/2017). (Foto: Agus Luqman)
BERITA LAINNYA - BERITA
Setahun Covid-19 Begini Harapan Satgas
"Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa mengendalikan Covid ini dengan lebih baik,"
Setahun Covid-19 Tantangan Masuknya Varian Baru Virus
"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 Covid-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK Mutation di Indonesia."
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Pedagang di Yogyakarta Jokowi Targetkan 19 Ribu Peserta
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
Tidak Miliki Vaksinator Nakes Tiga Kabupaten di Papua Belum Divaksinasi Korona
"Ini pemerintah juga dorong terus dari kabupaten/kota untuk terus memberikan sosialisasi, khusus untuk tenaga nakes"
Vaksinasi Covid-19 Guru Bagaimana dengan Murid
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,”
Vaksinasi Gotong Royong Gratis Begini Penjelasan Kemenkes
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
Vaksinasi Covid-19 Undang Kerumunan Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Antrean
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes."
Kasus Covid-19 Turun 400 Tempat Tidur Isolasi di Banyumas Kosong
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,”
Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Covid-19 Atlet
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Cerita dari Hall Basket Senayan
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Jokowi Minta Daerah Gelar Kegiatan Serupa
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik,"
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah."
Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,”
Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Vaksinasi "Drive Thru" Pertama Indonesia
Pahlawan Gambut
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10