Penelitian OFM: Pemerintah Salah Arah Selesaikan Masalah Papua

Pemberangusan kebebasan berekspresi juga disoroti lembaga SKPC-FM, terkait berbagai penangkapan dan penembakan terhadap para aktivis Papua.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 11 Apr 2017 22:45 WIB

Author

Ria Apriyani

Penelitian OFM: Pemerintah Salah Arah Selesaikan Masalah Papua

Ilustrasi. Aksi mahasiswa Papua menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi warga Papua. (Foto: Eko Widianto/KBR)


KBR, Jakarta - Lembaga penelitian Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC-FM) mengkritik langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua.

Anggota tim peneliti SKPKC-FM, Basil Triharyanto menyebut pemerintah salah arah atau salah sasaran menyelesaikan masalah Papua ketika hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Padahal, kata Basil, semestinya pemerintah memberi perhatian pada penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di Papua.

"Dua tahun ini hanya pembangunan infrastruktur yang dikencangkan pemerintah. Mestinya sekarang sudah mulai membuka pintu pada persoalan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Itu justru jantungnya persoalan Papua," kata Basil, Selasa (11/4/2017).

SKPKC-FM merupakan unit karya pastoral Kustodi Fransiskus Duta Damai Papua, di bawah naungan Persaudaraan Fransiskan (Ordo Fratrum Minorum/OFM) Papua.

SKPKC Fransiskan Papua menghimpun sederet masalah HAM yang terjadi di Papua sepanjang 2016. Jenisnya beragam, mulai dari buruknya akses kesehatan seperti tidak tuntasnya penanganan virus pertusis di Distrik Mbua, gagalnya penanganan penyebaran virus HIV AIDS, hingga pemusnahan dusun sagu di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire pada April tahun lalu.

Pemberangusan kebebasan berekspresi juga disoroti lembaga SKPKC-FM, terkait berbagai penangkapan dan penembakan terhadap para aktivis Papua.

"Mereka ditangkap karena bicara di depan umum, dituduh makar. Seperti yang terjadi pada Ketua KNPB Timika. Itu proses hukumnya juga lama sekali. Ada aktivis dituduh makar, tapi alat buktinya lemah," sambung Basil Triharyanto.

Baca juga:


Basil Triharyanto menambahkan wacana penyelesaian beberapa kasus pelanggaran HAM seperti kasus Paniai juga belum menunjukkan langkah jelas. Tim terpadu yang dibentuk sejak era Menko Polhukam Luhut Panjaitan juga tidak terlihat berjalan.

Basil menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo menempatkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut. Penunjukkan Wiranto, kata Basil, justru semakin menghambat upaya penyelesaian kasus Paniai.

Basil menganggap Wiranto memiliki kedekatan pribadi dengan kasus penembakan di Paniai. Apalagi, kata Basil, Wiranto justru gencar menyuarakan penyelesaian nonyudisial bagi kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk di Papua.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.