Film

Tak ada acara televisi yang mendidik, yang ada hanyalah acara-acara hiburan, sinetron, selebihnya kita akan melihat program yang digunakan untuk kampanye politik pemilik media.

BERITA

Rabu, 30 Apr 2014 12:02 WIB

Author

Luviana

Film

film, oligarki, televisi

“Tak ada acara televisi yang mendidik, yang ada hanyalah acara-acara hiburan, sinetron, selebihnya kita akan melihat program yang digunakan untuk kampanye politik pemilik media.”

KBR68H, Jakarta - Pong Harjatmo, aktor kawakan tahun 1980-an membuka film berjudul “Oligarki Televisi” besutan sutradara Erlan Basri, dengan menggerutu. Ia kesal pada pemilik televisi yang menjadikan televisi sebagai alat untuk kampanye. Ada Surya Paloh Ketua Partai Nasdem, Aburizal Bakrie Calon Presiden dari Partai Golkar dan Harry Tanoesudibyo Capres dari Partai Hanura yang tiap hari bisa dilihat wira-wiri di televisi.

Pong kemudian menemui sejumlah kelompok yang selalu kritis terhadap media televisi, salah satunya Remotivi. Kemudian ada juga individu-individu yang bergerak untuk menjadi media watch bagi media seperti Amir Effendi Siregar, Dhandy Laksono dan ada kelompok yang menggagas tumbuhnya literasi media seperti Grabag TV yang mencoba menjadi TV komunitas.

Film “ Oligarki Televisi” ini diputar Selasa (29/4) malam di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Pemutaran film ini merupakan bagian dari Trilogi Dokumenter Media, yang terdiri dari film “Oligarki Televisi”, “Kubur Kabar Kabur”, dan “Years of Blur" yang diproduksi Yayasan Komunikatif bekerja sama dengan Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) dan Tifa.

Di tengah ancaman para pemilik media yang menguasai frekuensi publik dan kampanye partai politik, film ini kemudian menelusuri sisi lain dari apa yang dilakukan masyarakat. Temuannya, ternyata tidak semua masyarakat tinggal diam dan mengunci mulutnya ketika dijejali tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Masih ada kelompok masyarakat yang mencoba kritis dan menolak tayangan-tayangan yang tak mendidik. Mereka tak hanya berbicara, namun juga mencoba membuat tayangan alternatif, membuat televisi komunitas dan juga turun ke jalan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dianggap tak banyak menjalankan fungsinya sebagai regulator media.

Sebagai sebuah film dokumenter, film ini mampu menjadi tontonan tentang penggambaran  gerakan literasi media tumbuh di tengah kepungan elit-elit media yang berpartai.  Walaupun sejumlah catatan penting juga diungkapkan para penontong film. Beberapa penonton film menyatakan bahwa film tersebut tidak menampilkan secara detail apa yang dilakukan para elit pemilik media. Catatan lain, film juga tidak menampilkan dampak bagi masyarakat yang menjadi korban dalam sebuah konteks oligarki televisi, karena yang ditampilkan dalam film  justru hanya masyarakat yang kritis terhadap media. Padahal harusnya penting untuk menampilkan para korban serta apa yang dilakukan para elit media di balik penguasaan arus informasi televisi. 


Namun sebagai sebuah film yang kritis terhadap televisi, Oligarki Televisi bisa menjadi film alternatif untuk memberikan kesadaran tentang gerakan literasi media yang tengah tumbuh di masyarakat.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18