Bawaslu Banten Desak Satpol PP Turunkan Paksa Atribut Kampanye

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mendesak Satpol PP menurunkan paksa atribut kampanye caleg maupun partai politik paling lambat besok.

BERITA

Senin, 07 Apr 2014 15:16 WIB

Author

Nur Azizah

Bawaslu Banten Desak Satpol PP Turunkan Paksa Atribut Kampanye

pemilu, caleg, tak layak, parpol, atribut kampanye

KBR68H, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mendesak Satpol PP menurunkan paksa atribut kampanye caleg maupun partai politik paling lambat besok. Ketua Bawaslu Provinsi Banten Eka Satyalaksmana mengatakan, langkah ini dilakukan lantaran hingga kini atribut kampanye masih terpasang di daerah tersebut.

"Kalau berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 maupun Peraturan KPU nomor 15 di ayat 2, sudah jelas kewajiban menurunkan alat peraga adalah tanggung jawab dan kewajiban peserta pemilu. Jika itu tidak dilakukan, di ayat 3 pasal 17 menyatakan bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilu untuk menurunkan. Saya tidak tahu KPU sudah memberikan surat perintah itu atau belum. Tetapi kami terus terang mengambil sikap dengan berkoordinasi dengan Pol PP daerah untuk membersihkan. Pokoknya tanggal 8 kita minta turunkan," kata Eka saat dihubungi KBR68H, Senin (7/4).

Rabu, 9 April 2014 Pemilu Legislatif akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Sejak kemarin hingga besok merupakan masa tenang Pemilu. Meski begitu, masih banyak atribut kampanye caleg maupun partai politik di ruang-ruang publik di sejumlah daerah. Seperti di Surakarta dan Rembang, Jawa Tengah.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Inggris Perpendek Masa Karantina Turis Asing

Menggunakan Sains Data untuk Atasi Kemacetan di Jakarta

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Beda Nasib Serapan Insentif Usaha di Progam Pemulihan Ekonomi Nasional