UU Kelestarian Hutan Ancam Masyarakat Adat

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan memprotes rancangan undang-undang pemberantasan perusakan hutan. Bukan karena tidak setuju hutan dilindungi, namun ternyata UU ini mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat atau penduduk lokal yang tinggal di sekitar hutan.

Koalisi menilai RUU Pemberantasan Perusakan Hutan ini justru membuka peluang untuk aparat keamanan untuk mengkriminalisasi penduduk lokal. Banyak tercantum pasal karet yang menciptakan ketidakpastian hukum. Masyarakat bisa-bisa takut memanfaatkan hasil hutan, seperti membuat rumah dari kayu atau memetik hasil hutan untuk pangan. Apakah sebahaya itu?

Dalam perbincangan Program Khusus Bumi Kita yang dipandu oleh penyiar Quinawaty Pasaribu bersama narasumber  Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan Rahma Mary, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan Krisna Rya serta petani yang menjadi korban kriminalisasi pembalakan liar, Purnomo.

Dalam perbincangan itu, Purnomo yang sempat menjadi korban kriminalisasi oleh kepolisian sempat ditangkap keamanan dengan tudungan melakukan pembalakan liar. Padahal menurut dia, keluarganya merupakan petani yang biasa masuk ke hutan dan mencari kayu bakar serta ikut menjaga kelestarian hutan. “Kita berupaya melestarikan hutan tanpa merusak hutan. Bapak saya buruh tukang kayu,bapak saya ditangkap saat kerja di luar tetapi ditangkap dengan tuduhan mencuri kayu padahal kayu perhutan dan kayu milik masyarakat jenisnya sama. Padahal selama ini kita melestarikan hutan dan memanfaatkan hutan tanpa merusak hutan,” kata Purnomo saat dihubungi KBR68H.

Menurut Purnomo, masyarakat sekitar hutan menjadi trauma akibat kesewenangan aparat keamanan. Kata dia, tanpa adanya RUU itu, masyarakat ketakutan untuk menjaga hutan. Dia khawatir RUU itu bisa disalahgunakan aparat pemangku kepentingan  untuk menekan masyarakat adat sekitar hutan agar mendapatkan kepentingan.

RUU yang sedang dibahas itu awalnya diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan, namun karena waktu yang panjang sempat tertunda. Setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya DPR memasukkan RUU itu masuk dalam prolegnas dan mulai menginisiasi pembahasan mendetail.

RUU ini awalnya inisiasi Kementerian Kehutanan, tetapi karena ada masalah dan deadlock kemudian diambil alih menjadi inisiasi DPR. RUU ini sudah memiliki istilah perusakan hutan bukan pembalakan, kalaau pembalakan itu hanya soal hasil hutannya. Krisna Rya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenhut juga membantah RUU itu bakal mengorbankan masyarakat sekitar hutan, “RUU ini awalnya inisiasi Kementerian Kehutanan, tetapi karena ada masalah dan deadlock kemudian diambil alih menjadi inisiasi DPR. RUU ini sudah memiliki istilah perusakan hutan bukan pembalakan, kalaau pembalakan itu hanya soal hasil hutannya,” katanya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan menilai, RUU itu sengaja dikebut tanpa ada sumbang saran dari masyarakat pemantau dan pemerhati kehutanan. Seperti diutarakan Rahma Mary, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan mengatakan, RUU itu memberikan tekanan-tekanan kepada masyarakat sekitar hutan. Dalam RUU itu juga terdapat pasal-pasal yang menjadi celah untuk mengkriminalkan masyarakat,

“Operasi hutan Wanalestari, di Jawa Barat banyak petani yang di penjara, padahal penguasa hutan selama ini adalah Perhutani. Perhutani yang seharusnya bertanggung jawab, mengapa masyarakat yang menjadi korban,” kata Rahma.

Rahma menambahkan, RUU itu berbahaya bagi masyarakat kehutanan, Untuk itu koalisi masyarakat sipil menentang keras rencana pengesahan RUU itu, “Ya benar, RUU ini berbahaya, kami menuntut agar DPR tidak mengesahkan RUU ini. Tidak hanya dari sisi kriminalisasi masyarakat adat, tetapi juga ada peluang penyelewengan dan tergelitimasinya izin-izin perkebunan. Selain itu, RUU ini juga disusun dan dibahas tidak secara terbuka. Baru dua minggu terakhir, pembahasan RUU ini mencuat,” jelas Rahma.

“Dari hasil analisis kami, banyak isinya dari aspek formil dan materil yang cacat dan kami nilai tidak layak untuk disahkan. Tidak ada penjelasan soal subjek-subjek yang dituju oleh RUU ini, siapa itu yang disebut dengan peladang tradisional, pembalak liar itu siapa. Tidak ada penjelasan soal masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Selain itu, RUU ini tidak diperkuat dengan naskah akademik dan kajian baru. Kemudian definisi kawasan hutan yang ada di RUU ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas Rahma saat ditanya soal poin-poin keganjilan RUU Pemberantasan dan Pelindungan Hutan.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berkilah bahwa RUU itu tidak akan menyudutkan masyarakat adat sekitar hutan. Menurut Krisna Rya, RUU itu memberikan kejelasan target yang dibidik oleh hukum soal penyalahgunaan pengelolaan hutan.” Usul kitya bersama jelas tidak termasuk kelompok masyarakat itu. Tetapi kalau ada kelompok terorganisasi dan terbukti mencukongi perusakan hutan. Dengan definisi ini masyarakat hutan tidak akan terusik.  Banyak UU yang sudah bagus soal kehutanan dalam penegakan hukum sudah bagus. RUU ini sebagai lex spesialis, tentang sanksi pidananya lebih tinggi dari UU yang sudah ada,” jelasnya.