KBR68H, Bandung - Ribuan warga dusun Cigintung, desa Cimuncang, Majalengka, Jawa Barat mengungsi dari tempat tinggalnya. Ini menyusul tanah amblas lebih dari enam meter dan longsor yang melanda pesawahan seluas 6 hektare. Bencana itu terjadiakibat curah hujan tinggi sejak 14 April lalu. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Pusat Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), I Gede Suantika mengatakan, Majalengka merupakan salah satu kawasan rawan tanah longsor.
"Itu satu RT itu menempati kebawahnya lempung semua, ya kayak Hambalang gitulah. Jadi pas menempati lempung kemudian musim hujan. Kemudian disana ada aliran sungai yang mengalir disana ke kampung itu. Semacam irigasi untuk buat kolam akhirnya itu cepet merembes ke bawah lempungnya itu. Nah kalau lempung sudah kena air, jadi lunak," ujarnya di Kantor PVMBG, jalan Dipenogoro, Bandung.
Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Pusat Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), I Gede Suantika memprediksi, lonsor susulan bakal mengancam jalan raya utama kawasan tersebut. Apalagi, pergerakan tanah setiap harinya mencapai setengah meter saat ini. Oleh sebab itu, dia menghimbau, masyarakat tidak beraktivitas dan membangun tempat tinggal di dusun Cigintung, desa Cimuncang, Majalengka.
Tanah Amblas, Ratusan Warga Majalengka Mengungsi
Ribuan warga dusun Cigintung, desa Cimuncang, Majalengka, Jawa Barat mengungsi dari tempat tinggalnya.
Jumat, 26 Apr 2013 20:49 WIB
majalengka, tanah ambles
BERITA LAINNYA - BERITA
KPK Periksa Donny dalam Kasus Suap PAW DPR
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.DPR: PT Chevron Cemari Puluhan Ribu Hektare Tanah Riau
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”KPK Minta Polisi Bantu Tangkap Politikus PDIP Harun Masiku
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."Jatam: RUU Omnibus Law Bisa Pupus Perjuangan Pegiat Lingkungan
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."Gegabah, Bila Pemerintah Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU, Romy Pikir-Pikir
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."Indonesia Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Awetkan Makanan Ekspor
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."Banjir Bandang di Kaur Bengkulu, Jembatan Gantung Putus
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."LBH Surabaya Bantah Klaim Pemerintah Soal Omnibus Law Lapangan Kerja
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."PSHK: Prolegnas 2020 Bermasalah, Draf RUU Harus Bisa Diakses Publik
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."4 Klaim Pemerintah Soal Omnibus Law Lapangan Kerja
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.Komnas HAM: Apa Kejaksaan Agung Mau SP3 Kasus Semanggi I-II?
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."Tiga Tokoh Global Jadi Dewan Pengarah Pembuatan Ibu Kota Baru
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. Jokowi: Matangkan Persiapan Piala Dunia FIFA U-20
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. Nadiem: Reformasi Pendidikan Tak Cukup 5 Tahun, Mohon Maaf
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.Lubang Tambang Ibu Kota Baru Belum Direklamasi, Jokowi: Itu Kewajiban Kita
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.Polisi Akan Selidiki Perkumpulan 'Sunda Empire' di Bandung
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 17
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diduga Diskriminasi Hak Buruh Perempuan
Sudahkah Nasabah Asuransi Terjamin?
Aji: Waspada Tapi Jangan Bunuh Ular
Kabar Baru Jam 15