Proses Komunikasi Soal Bendera Aceh Bisa Dilakukan Selama 60 Hari

KBR68H, Jakarta - Pembahasan Qanun Lambang dan Bendera Aceh di Jakarta buntu. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sepakat untuk menahan diri terlebih dulu dalam menyikapi polemik Qanun

BERITA

Selasa, 16 Apr 2013 10:27 WIB

Author

Doddy Rosadi

Proses Komunikasi Soal Bendera Aceh Bisa Dilakukan Selama 60 Hari

bendera aceh, kemendagri, pemprov aceh, komunikasi

KBR68H, Jakarta - Pembahasan Qanun Lambang dan Bendera Aceh di Jakarta buntu. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sepakat untuk menahan diri terlebih dulu dalam menyikapi polemik Qanun (peraturan daerah) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Setelah itu, kedua pihak akan kembali bertemu membahas masalah tersebut. Sudah sampai mana sebenarnya pembicaraan antara pemerintah pusat dengan Pemda Aceh terkait qanun bendera ini? Simak perbincangan KBR68H dengan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek dalam program Sarapan Pagi.

Perkembangannya hari ini terakhir untuk meminta sikap resmi dari pemerintah provinsi, sudah ada sikap?

Kronologinya kita sampaikan ya, bahwa klarifikasi sudah disampaikan tanggal 1 April kemarin. Dengan dasar itu pula kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan kunjungan silaturahmi tanggal 4 April yang intinya kita menyampaikan bahwa 13 poin dalam klarifikasi itu, Perda atau Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya apakah itu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP No. 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sampai kepada Undang-undang No. 11 Tahun 2006, termasuk juga PP No. 77 Tahun 2007 dimana salah satu butirnya Pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa lambang daerah tidak boleh baik pokok atau sebagiannya menyerupai bendera GAM, bendera separatis , dan sebagainya. Atas dasar itulah kemudian terjadi pertemuan kembali kita melakukan dialog yang dilaksanakan tanggal 13 April bertempat di Hotel Aryaduta yang dihadiri oleh gubernur, Wali Nanggroe, Ketua DPRA beserta elemennya, dari pemerintah dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah, Kesbangpol, Amiruddin Usman dari Menkopolhukam maupun Pak Wahiduddin Adam, dari DPR RI Pak Nasir Djamil, dan Pak La Ode Ida Wakil Ketua DPR. Intinya pertemuan waktu itu kita sepakat, bahwa agenda tunggal yang kita lakukan adalah penyampaian jawaban secara resmi dari pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat terkait dengan klarifikasi meskipun dibangun juga proses dialog sebelum penyampaian. Kedua kita sepakat bahwa yang kita kedepankan dalam pertemuan itu adalah lebih kepada evaluasi berdasarkan hukum. Alhamdulillah dalam pertemua itu sangat dinamis dan konstruktif, artinya bahwa ada dua poin yang mereka bisa sepakati. Mereka sepakat bahwa tidak perlu dicantumkannya MoU Helsinki, mengingat bahwa MoU Helsinki itu sudah kita elaborasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh dan kita sepakat. Kedua, penggunaan adzan mereka sepakat untuk tidak digunakan pada saat pengibaran bendera, karena memang tidak lazim bahwa adzan digunakan pada saat menaikkan bendera dan mereka sepakat. Terkait dengan butir 4-9 terkait klarifikasi apakah itu bendera sesuai dengan PP No. 77 Tahun 2007 terkait format dan desain bendera maupun mekanisme tata cara pemasangan dan pemanfaatannya itu kelihatannya belum ada kesepakatan. Pandangan pemerintah Aceh mengatakan bahwa keberadaan PP No. 77 Tahun 2007 itu tidak pernah dikonsultasikan keberadaannya dengan pemerintah Aceh. Tetapi dari sisi kami justru kami luruskan, bahwa tidaklah benar tentang PP No. 77 Tahun 2007 tentang bendera atau lambang daerah. Jadi PP No. 77 Tahun 2007 itu tidak mengatur secara spesifik tentang Aceh, kami punya data notulensi dan rekaman lengkap serta hasil dokumennya yang juga bahwa sejatinya itu pernah dibahas bersama tidak hanya Papua, Maluku, tetapi juga teman-teman dari Aceh juga hadir pada saat pembahasan itu tahun 2007. Jadi kami katakan kami punya data, punya rekaman, dan nama orang yang hadir pada saat itu namanya Pak Rusdi dari Kesbangpolinmas.

Kalau begitu dengan kebuntuan ini bagaimana?

Ini bukan kebuntuan, ini proses yang kita bangun. Kita tetap mengedepankan proses komunikasi yang intens dan proses dialog untuk mencapai titik temu untuk mencapai titik temu untuk mendapat kesepakatan bersama. Kalau katakan ada 15 hari, namun sesuai dengan ketentuan Undang-undang klarifikasi 15 hari sudah harus segera dijawab. Namun kemudian terbuka sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 di sana menyebutkan bahwa tersedia waktu 60 hari untuk terus melakukan komunikasi yang intens dan dialog.
 
Jadi bukan hari ini yang terakhir?

Tidak hari ini. Namun di surat itu kita nyatakan 15 hari klarifikasi harus mendapatkan respon.

Kalau tidak ada respon sampai hari ini?

Kemarin sudah kita respon, sudah ada jawaban tertulis.
 
Tapi yang 11 belum ada bagaimana?

Itulah yang terus kita komunikasikan. Jadi kita sama-sama membangun proses komunikasi yang intens dan dialogis untuk tercapai kesepakatan dan pemahaman bersama, apakah nanti bisa di Jakarta dengan mereka atau ke Aceh dan seterusnya. Intinya ini merupakan evaluasi perda, seperti perda-perda lainnya sebagaimana yang sering disampaikan Menteri Dalam Negeri 8.500 perda kita klarifikasi. Sejak 2009-2012 diantaranya tahun 2012 itu 173 perda bermasalah, beberapa kita klarifikasi dan ada yang kita batalkan tidak masalah itu. Tapi yang kita kedepankan adalah evaluasi hukum untuk mencapai titik temu persamaan pandangan bagaimana memaknai PP No. 77 Tahun 2007 itu. Bahwa PP No. 77 Tahun 2007 yang berkenaan dengan lambang daerah dan bendera daerah, sedangkan bendera negara sudah ada undang-undangnya yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 2009. Aceh itu merupakan subsistem dari sistem penyelenggaran pemerintahan negara, bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan. Jadi dia harus tunduk pada aturan yang ada meskipun ada otonomi khusus, kalau kita kembalikan pada MoU Helsinki 1.2 itu ada larangan bahwa tidak boleh lagi menggunakan simbol-simbol apakah pakaian militer, bendera, dan sebagainya yang bersifat separatis seperti GAM itu tidak boleh, ada larangannya.  


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Bagaimana Kinerja KPK Setelah Komisioner Kembalikan Mandat?