Perspektif Baru: Sistem Digital Televisi dan Keragaman Kepemilikan (II)

Pertelevisian kita sedang mengadopsi teknologi digital, sehingga seharusnya akan memiliki diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi).

BERITA

Senin, 22 Apr 2013 08:46 WIB

Author

Doddy Rosadi

Perspektif Baru: Sistem Digital Televisi dan Keragaman Kepemilikan (II)

digital, televisi, kepemilikan, perspektif baru

Pertelevisian kita sedang mengadopsi teknologi digital, sehingga seharusnya akan memiliki diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi). Namun, tamu kita Amir Effendi Siregar, Direktur Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan pengamat dunia penyiaran Indonesia, menilai hal itu belum terwujud saat ini. Menurut Amir, saat ini diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi) belum bisa didapatkan karena kepemilikan media penyiaran kita masih dikuasai segelintir orang saja Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Amir Effendi Siregar.


Apakah multiplekser menetukan penyelenggara program berdasarkan kualifikasi atau ada kriteria lainnya?

Seharusnya prosesnya dimulai dengan orang mendaftar untuk menjadi lembaga penyiaran di tempat yang ditentukan dan diseleksi. Kemudian dia masuk melalui salah satu multiplekser. Namun kalau penyelenggara multiplekser merupakan pihak yang sudah ada dan menguasai, di sini ada kekhawatiran ketidakjujuran dan ketidakseimbangan.

Kalau di luar negeri, misalnya di Perancis, mereka memberi kesempatan dahulu kepada semua pihak untuk menjadi lembaga penyiaran. Mereka yang sudah mendapatkan izin itulah yang secara bersama-sama menentukan siapa yang penyelenggara multipleksternya. Jadi ada keadilan. Kalau di Inggris, penyelenggara multiplekser ditentukan melalui lelang terbuka.

Hal yang menarik adalah ketika  teman-teman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan kajian, mereka sudah menyatakan bahwa penyelenggara multiplekster bisa berupa konsorsium. Penyelenggara bisa dari luar penyelenggara yang sudah ada dan terbuka peluang alternatif. Tapi anehnya, sekarang peraturan pemerintah menentukan penyelenggara multiplekser yang mengelola infrastruktur frekuensi hanya diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ada.

Di Indonesia, konsentrasi kepemilikkan media hanya ada pada segelintir orang. Mereka adalah pemain politik namun juga penguasaha yang punya orientasi untuk mengakumulasi keuntungan. Apa dampaknya bagi publik seandainya kepentingan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada tangan segelintir orang ini?

Hal tersebut berbahaya bagi kepentingan publik. Saya sering mengatakan bahwa pada era Orde Baru dulu yang terjadi itu otoritarianisme yang dikontrol negara, dan sekarang yang terjadi adalah otoritarianisme yang dikontrol kapital/modal. Terjadi perpindahan otoritarinisme dari tangan negara ke tangan kapital/modal. Ini sama berbahayanya. Apalagi yang terjadi sekarang  menurut saya adalah kolaborasi antara kapital dan birokrasi, dan ini lebih berbahaya lagi. Kolaborasi itu pasti dipergunakan untuk kepentingan politik. Di pemilihan umum nanti, kita akan melihat semua pemilik-pemilik media televisi akan menggunakan televisinya untuk kepentingan-kepentingan politik.

Apa saja sebenarnya yang harus dibenahi dalam sistem pertelevisian kita sebelum dilakukan digitalisasi?

Di seluruh dunia, pengaturan dimulai dengan pembuatan UU yang menyangkut digitalisasi terutama mengenai pengaturan siapa penyelenggara program dan multipleksernya. Itu yang seharusnya dilakukan. Kita sekarang tidak melakukan itu namun langsung membuat peraturan pemerintah yang jauh di bawah UU.

Apa yang akan didapat publik dari digitalisasi TV yang dilakukan saat ini?

Dalam keadaan sekarang publik tidak akan mendapat apa-apa dan hanya dibodohi oleh kepentingan-kepentingan sempit pengelola stasiun televisi, dan bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu yang saya khawatirkan karena seharusnya tidak seperti itu.

Kita ketahui bahwa ada juga yang dikenal dengan TV publik dan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Australia, TV publik diatur secara benar. Apakah pengaturan televisi publik di Indonesia sudah tepat?

Berdasarkan regulasi, lembaga penyiaran publik yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebenarnya penting. Lembaga-lembaga tersebut adalah penyeimbang dari lembaga-lembaga penyiaran komersial. Lembaga penyiaran publik ada di seluruh dunia. Lembaga penyiaran publik seperti BBC atau NHK Jepang bahkan lebih dominan dibandingkan lembaga penyiaran komersial. Di Amerika Serikat juga ada lembaga penyiaran publik dengan nama Public Broadcasting Service. Sayangnya pejabat pemerintah dan politisi kita kurang begitu sadar terhadap peran ini, sehingga mereka berlebihan membiarkan sektor swasta melakukan dominasi. Seharusnya sekarang kita membangun lembaga penyiaran publik yang tidak kalah penting dari lembaga penyiaran komersial

Di era Orde Baru dahulu kita ketahui bahwa lembaga penyiaran publik kerap digunakan sebagai corong pemerintah. Bagaimana seharusnya lembaga penyiaran publik kita?

Lembaga penyiaran publik seharusnya independen dan bukan corong pemerintah. Lembaga-lembaga seperti BBC dan NHK juga merupakan badan independen dan hidup dari uang rakyat. Mereka hidup dengan apa yang di luar negeri dikenal dengan istilah license fee. Hal itu belum diterapkan di Indonesia dan pendanaan baru dilakukan melalui Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN). Seharusnya nanti ada pendanaan melalui APBN dan license fee. Lembaga penyiaran publik bukanlah corong pemerintah namun merupakan badan independen negara yang dimiliki publik.
 
Ada survey yang mengatakan bahwa 75% lebih masyarakat kita mengetahui masalah politik dari menonton televisi dan bukan dari membaca. Apa yang bisa dikontribusikan digitalisasi televisi kita bagi pematangan demokrasi dan edukasi politik?
 
Seharusnya kita menerapkan praktek diversity of ownership sehingga orang banyak punya kesempatan untuk memiliki stasiun televisi dan tidak terjadi konsentrasi kepemilikan. Dengan sistem ini akan terbangun ekonomi sistem jaringan dan akan mengembangkan ekonomi lokal.

Jika terjadi monopoli dalam dunia televisi Indonesia, mengapa kita tidak membuat televisi-televisi alternatif atau televisi-televisi komunitas?
 
Yang harus kita lakukan adalah mengubah regulasi dan menuntut negara. Kewajiban dan tugas masyarakat pada saat ini adalah menuntut negara. Sekarang yang lucu adalah presiden atau Menteri Kominfo mengatakan bahwa mereka meragukan independensi media karena pemilik-pemilik media menyuarakan suara mereka sendiri.Namun Presiden atau menteri yang bersangkutan lupa bahwa dia adalah regulator yang bertanggung jawab agar konsentrasi kepemilikan itu tidak terjadi.

Agar digitalisasi televisi Indonesia berada pada jalur yang seharusnya, apa prioritas yang perlu dilakukan?
 
Yang harus dilakukan pertama adalah berkonsentrasi menyempurnakan UU Penyiaran agar segera selesai. Kedua, masyarakat menuntut negara melakukan penegakan hukum supaya memecah konsentrasi dan mengubah peraturan digitalisasi yang salah. Dua hal itu saja sudah cukup.

Masyarakat sipil sekarang berusaha untuk melakukan itu dan juga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan bahwa ini masalah penegakan hukum dan bukan masalah konstitusional. Sekarang seharusnya masyarakat sipil melakukan tekanan-tekanan terhadap negara.

Masalah yang terjadi sekarang juga merupakan masalah birokrasi dalam regulator. Namun kita tidak boleh menyerah. Masyarakat sipil harus jalan dan teman-teman di lembaga penyiaran publik juga harus memperkuat dirinya supaya kita segera memperoleh regulasi atau peraturan yang mengembangkan lembaga penyiaran publik.



Perspektif Baru: Sistem Digital Televisi dan Keragaman Kepemilikan







Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Travel Advisory Amerika Jadi Refleksi?

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11