Perspektif Baru: Sistem Digital Televisi dan Keragaman Kepemilikan

Pertelevisian kita sedang mengadopsi teknologi digital, sehingga seharusnya akan memiliki diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi).

BERITA

Jumat, 19 Apr 2013 17:50 WIB

Author

Doddy Rosadi

Perspektif Baru: Sistem Digital Televisi dan Keragaman Kepemilikan

digital, televisi, kepemilikan, perspektif baru

Pertelevisian kita sedang mengadopsi teknologi digital, sehingga seharusnya akan memiliki diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi). Namun, tamu kita Amir Effendi Siregar, Direktur Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan pengamat dunia penyiaran Indonesia, menilai hal itu belum terwujud saat ini. Menurut Amir, saat ini diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi) belum bisa didapatkan karena kepemilikan media penyiaran kita masih dikuasai segelintir orang saja Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Amir Effendi Siregar.


Kini lembaga penyiaran Indonesia sedang mengalami proses tranformasi dari sistem analog menuju sistem digital. Apa perbedaan antara sistem analog dan sistem digital?

Yang akan terjadi dengan adanya perubahan ke sistem digital ialah efisiensi. Dalam sistem analog, jika kita menyalakan tv maka kita terkadang melihat tampilan gambar yang bergoyang seperti ketika kita sedang naik kapal. Dalam sistem digital, gambar akan menjadi lebih tajam.

Adakah kaitan antara digitalisasi sistem penyiaran dengan konsentrasi konten dan kepemilikan media?

Dalam sistem analog, satu frekuensi gelombang hanya bisa dilalui oleh satu program televisi. Jika nanti kita menggunakan sistem digital, satu frekuensi gelombang bisa dilalui 12 program televisi. Jadi ada efisiensi di sini. Begitu juga halnya dengan radio yang berubah dari satu program menjadi 28 program tiap frekuensi. Ini akan menyebabkan munculnya banyak sekali stasiun televisi dan radio. Jadi seharusnya dengan penggunaan teknologi digital ini akan terjadi diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman isi/konten) dari media massa yang sangat kaya.

Berapa banyak jumlah stasiun televisi yang akan muncul dengan diberlakukan digitalisasi televisi di Indonesia?

Saat ini jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia ada 300 di mana 218 di antaranya dikuasai oleh pemain-pemain besar Jakarta seperti MNC dan seterusnya yang kita semua sudah tahu. Digitalisasi nantinya akan membagi Indonesia ke dalam 15 zona dan dalam setiap zona akan ada enam frekuensi yang bisa dilalui oleh 72 program. Secara teoritis, di Indonesia akan ada lebih dari 1.000 stasiun televisi dalam waktu singkat. Seharusnya ini berarti Indonesia akan menjadi kaya dalam hal kepemilikan stasiun, variasi konten, dan berbagai hal lainnya.

Namun, mengapa fakta yang kita lihat sebagai pemirsa tidak menunjukkan terjadinya diversity of content?

Yang tidak terjadi bukan hanya diversity of content saja, hal itu juga tidak terjadi dalam  ownership. Karena itu jika kita bisa menggunakan teknologi digital maka kita jangan mengabaikan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Mengapa sekarang kepemilikan media penyiaran terkonsentrasi? Hal itu karena kepemilikan media penyiaran hanya dimiliki segelintir orang. Dalam hal konten, industri penyiaran kita juga masih elitis yaitu hanya ditujukan untuk orang-orang urban (perkotaan). Indikator atau buktinya ialah seluruh stasiun televisi berorientasi mengejar rating yang dibuat ACNielsen. Rating tersebut dibuat hanya di sepuluh kota besar saja dengan lebih dari 50% sampel berada di Jakarta. Itu sebabnya jika suatu televisi membahas mengenai Eyang Subur maka televisi lain juga memuat hal yang sama. Itu terjadi karena rating yang digunakan adalah ACNielsen yang berada di pusat kota-kota besar.

Apakah industri televisi boleh berorientasi profit?

Hal tersebut tidak apa-apa jika tetap dibangun berdasarkan diversity of ownership dan diversity of content.

Bagaimana undang-undang (UU) melihat digitalisasi dan pemecahan konsentrasi kepemilikan maupun konten?

Seseorang atau badan hukum pada dasarnya tidak boleh memiliki lebih dari satu stasiun di satu lokasi. Namun yang terjadi saat ini, satu badan hukum atau seseorang bisa menguasai lebih dari satu. Pada dasarnya ini melawan hukum dan pihak regulator seharusnya melakukan penegakan hukum. Problemnya tidak terdapat pada regulasi ataupun kebijakan undang-undang namun pada penegakan hukum.

Apa perbedaan antara regulasi di bidang media cetak dan elektronik?

Pada prinsipnya regulasi media dibagi menjadi dua. Pertama, regulasi media yang tidak menggunakan domain publik yaitu media cetak. Regulasi di sini lebih longgar dan yang berlaku ialah self regulated/pengaturan secara mandiri. Di media-media ini berlakulah ketentuan undang-undang pers dan ketentuan peraturan perundang-undangan umum. Kedua, regulasi media di bidang elektronik yang menggunakan domain publik. Regulasi yang berlaku ialah high regulated/pengaturan secara ketat. Isu yang ada hingga harus menggunakan regulasi jenis ini ialah penggunaan domain publik, frekuensi. Frekuensi milik kita semua. Kemudian isu kedua, siaran yang dilakukan bersifat pervasif karena masuk ke kehidupan kita seperti ruang baca atau ruang tunggu tanpa kita undang. Isu ketiga ialah kelangkaan (scarecity). Frekuensi gelombang itu terbatas dan karenanya ada kelangkaan. Sekalipun teknologi digital digunakan pun masih terbatas sifatnya. Karena itu regulasi yang dilakukan harus high regulated.

Jika kita sudah masuk sistem digital seharusnya kosentrasi itu dipecahkan. Namun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.22 tahun 2012 yang mengatur digitalisasi itu hanya memberikan sedikit harapan. Dalam sistem digitalisasi nanti ada dua lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran yang menyediakan konten dan lembaga penyiaran yang mengelola dan menyelenggarakan infrastruktur, disebut multiplekser. Berdasarkan Peraturan Menteri, yang menjadi multiplekser tersebut hanyalah pihak-pihak yang sudah ada yaitu televisi-televisi sekarang seperti RCTI, MNC, Metro TV, Indosiar dan seterusnya. Tidak ada peluang untuk penyelenggara multiplekser baru. Padahal seharusnya kesempatan yang sama diberikan kepada semua orang untuk menjadi multiplekser yang nantinya ikut menentukan siapa yang berhak masuk menjadi penyelenggara program.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Travel Advisory Amerika Jadi Refleksi?

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11