Kemendagri: Provinsi Kaltara Bisa Ikuti Sukses Gorontalo dan Bangka Belitung

"Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan pada tanggal 22 April mendatang."

Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan pada tanggal 22 April mendatang. Jadwal ini mundur dari jadwal semula, tanggal 18 April, hari ini. Kepala Diskominfo Kota Tarakan Ruslan Arifin mengatakan, penundaan peresmian menyesuaikan dengan agenda kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Bagaimana persiapan terakhir peresmian provinsi termuda di Indonesia ini, apakah pemerintah pusat sudah menunjuk Pjs Gubernur Kaltara? Simak perbincangan KBR68H dengan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan dalam program Sarapan Pagi.

Kenapa peresmian provinsi ke 34 Kalimantan Utara ditunda?

Iya ditunda, rencana tanggal 22.

Tentang penunjukan pejabat sementara gubernur sudah diajukan beberapa kandidat, penentuannya kapan?

Masih dalam proses.

Tantangan dari Kalimantan Utara ini perbatasan menjadi salah satu tema utama disana. Apa sebetulnya yang diharapkan pemerintah pusat?

Sebetulnya pemerintah memberikan perhatian terhadap daerah-daerah perbatasan. Untuk itu kalau diberi penguatan kelembagaan dalam bentuk menjadikan daerah itu daerah otonom, maka dia tentu lebih punya power untuk bisa mengurus daerah perbatasan, masyarakat dengan lebih maksimal. Ini kita tahu di perbatasan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, di negara tetangga ada kemajuan yang mungkin lebih baik dari tempat kita. Oleh karena itu maka penguatan lembaga, penguatan daerah itu ditingkatkan statusnya, tadinya hanya kabupaten levelnya lalu kita naikan menjadi provinsi dan disepakati DPR.

Kalau untuk aparaturnya apakah sudah siap atau masih dipinjamkan?

Kalau untuk pembentukan provinsi itu terdiri dari kabupaten-kabupaten yang ada di daerah cakupan Kalimantan Utara. Ada Kota Tarakan, ada empat kabupaten lainnya di sana menjadi yang termasuk Kalimantan Utara sudah ada perangkatnya. Sekarang yang kita bentuk adalah kelembagaan dan perangkat di daerah provinsi baru itu. Dalam hubungan ini maka untuk rekrutmen sumber daya aparaturnya diambil dari provinsi nanti, kemudian kabupaten/kota yang bisa pindah ke provinsi, sekarang sedang berlangsung.

Kabarnya ada sengketa perbatasan antara beberapa wilayah di Kalimantan Timur dengan calon kabupaten yang akan dimiliki Kalimantan Utara misalnya Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Tanah Tidung. Bagaimana?

Itu semua sebetulnya sudah diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Jadi ketika kita membentuk itu salah satu syarat jangan lagi ada masalah perbatasan, sudah dilaporkan bahwa sudah selesai maka pemerintah dan DPR menetapkan Undang-undang pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Jadi kalau di lapangan ternyata masih ditemukan riak-riak nanti diselesaikan gubernur bersama kedua bupati daerah itu.

Secara definitif pemerintahan Kalimantan Utara baru akan lengkap setelah pemilu ya?

Kalau dari segi pengisian personel nanti yang sederhana saja. Kemudian pengisian DPRD juga belum langsung sekarang dipindah tapi menunggu pemilu legislatif tahun 2014.

Salah satu permasalahan yang dihadapi daerah yang baru dimekarkan adalah masalah tidak mampunya mereka berdiri dari segi pembiayaan dan akhirnya cenderung menjadi daerah yang gagal. Bagaimana pengawasan yang akan diberikan terhadap Kalimantan Utara untuk mencegah hal yang sama?
 
Jadi ketika kita membentuk  itu harus mempunyai kemampuan keuangan yang baik nilai skornya harus tinggi, kemudian juga kemampuan perekonomian dan sebagainya. Lalu komitmen daerah induk yaitu provinsi Kalimantan Timur yang kaya itu untuk memberi hibah dukungan dan bantuan kepada provinsi baru. Itu semua kita lihat sudah terpenuhi, jadi untuk Kalimantan Utara ini dari segi keuangannya, pendapatan daerahnya cukup bagus untuk bisa jadi daerah provinsi yang sejahtera dan makmur seperti Gorontalo, Bangka Belitung.
 
Untuk mencegah supaya tidak ada perebutan aset dari Kalimantan Timur kepada Kalimantan Utara kabarnya hanya sebagian kecil saja yang akan diserahkan kepada Kalimantan Utara. Ini sudah diidentifikasi?

Itu menjadi muatan Undang-undang, itu wajib menyerahkan asetnya. Ada sanksi kalau tidak diserahkan aset yang dijanjikan dalam pembentukan daerah otonom baru itu. Ini sudah kita antisipasi,  sebab pengalaman dulu memang kurang lancar penyerahan aset dari induk ke daerah otonom baru. Sekarang kita antisipasi dengan memperbaiki regulasi Undang-undang dan pedoman peraturan pelaksanaannya, kita akan beri sanksi kepada induk yang tidak tanggung jawab.        

• peresmian
• kalimantan utara
• pemekaran
• kemendagri