ICW: Gayus Tambunan Tetap Belum Miskin

KBR68H, Jakarta - Aparat hukum diminta menginventarisasi aset milik terpidana korupsi perpajakan Gayus Tambunan. Ini menyusul temuan sebuah rumah yang dibeli Gayus di dekat penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, tempat terpidana itu ditahan. LSM pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai inventarisasi dapat dilakukan untuk melihat potensi harta tidak wajar yang kemungkinan dimiliki oleh keluarga dan kolega Gayus. Hasil pendataan itu bisa dipakai untuk menjerat orang-orang yang diduga menerima aliran uang dari Gayus. Kenapa Gayus tetap bisa membeli rumah ketika aparat hukum berkoar akan memiskinkan terpidana kasus koupsi di Ditjen pajak itu? Simak perbincangan KBR68H dengan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia ICW, Emerson Yuntho dalam program Sarapan Pagi

Sebetulnya upaya pemiskinan Gayus Tambunan ini sepertinya gagal ya?

Itu yang juga kita kritisi. Artinya upaya terhadap Gayus waktu itu presiden di 2011 itu pernah bikin Inpres 12 langkah untuk Gayus, salah satunya misalnya pemidanaan dan upaya mengembalikan uang negara dari kasus Gayus. Kita melihat sebenarnya belum tuntas 100 persen, pertama misalnya dari upaya pemiskinan Gayus tidak miskin-miskin banget. Kita mungkin masih ingat ketika Gayus di LP Cipinang dia sempat tertipu Rp 4,2 miliar, artinya uang dia masih banyak. Kemudian proses pemiskinan juga tergantung dari kasus mana yang dijerat dari kasus Gayus, Gayus dijerat ada empat kasus mulai dari pemalsuan, suap, gratifikasi sampai pencucian uang. Semua itu tergantung dari penelusuran aset-aset Gayus, baik aset barang kemudian juga transaksi keuangan. Apa yang dilakukan PPATK masih sebatas transaksi keuangan, aset barang itu belum di-tracking oleh penegak hukum lain. Kemungkinan uang itu dialihkan kepada pihak ketiga, istri, kerabat, sahabat termasuk juga mertua itu sangat mungkin terjadi dan itu yang belum dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh aparat hukum? siapa yang kemudian bertanggung jawab atas apa yang terjadi terkait dengan harta Gayus dan gagalnya proses pemiskinan itu?

Kalau tadi di awal disinggung perrumahan koruptor di LP Sukamiskin ini menarik, jangan-jangan bukan hanya Gayus. Tapi memang ini ada peningkatan, kalau dulu informasi yang kita dapat kontrakan di LP Sukamiskin. Yang saya belum lihat di penegak hukum adalah tidak hanya memiskinkan pelaku, sebenarnya wajib bagi mereka untuk memiskinkan keluarga koruptor. Mereka yang menerima uang hasil korupsi itu sebenarnya bisa dijerat dengan Undang-undang Pencucian Uang, baik Undang-undang yang lama 2010 maupun Undang-undang yang baru 2012. Di sana ditegaskan setiap orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diduga berasal dari pencucian uang itu bisa dijerat dengan pidana. Kasus Gayus hanya menjerat Gayus, tapi istrinya belum diproses secara hukum, orang-orang yang diduga punya kaitan dengan Gayus juga belum diproses secara hukum ini yang membuat proses pemiskinan tidak maksimal.

Kalau anda melihat kasus Gayus ini barangkali bukan hanya Gayus yang satu-satunya masih punya uang banyak ya?

Kalau dulu ada Ayin yang punya kantor di Rutan Pondok Bambu. Kita melihat ada dua isu, pertama proses penegakan hukum kemudian proses penjalanan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Saya khawatir adanya celah, kurangnya pengawasan di internal institusi lembaga pemasyarakatan, ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Saya pikir tugas dia ini berat untuk mengawasi secara 24 jam narapidana-narapidana yang ada di LP Sukamiskin termasuk yang lain.  Paling tidak ada shock therapy bagi mereka, kalau ada indikasi Gayus punya rumah dan melanggar ketentuan LP Sukamiskin saya pikir sanksinya harus keras, pejabat Kalapas harus dicopot misalnya. Ini yang akan menjadikan efek jeranya jadi multiguna, tidak hanya sekadar pencitraan di depan publik saja.