Batalkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan

KBR68H, Jakarta - Suara lantang langsung disuarakan Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Dia berpendapat Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) harus dicabut dan dibatalkan jika tak memenuhi persyaratan adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

"Mengesahkan RUU ini menjadi UU, sebenarnya sama saja DPR tengah  melegalkan pelanggaran HAM bagi masyarakat adat," katanya.

Kengerian masyarakat adat atas berlakunya RUU bukan tanpa sebab. Data AMAN menyebutkan enam bulan terakhir, ada 200 lebih warga masyarakat adat yang dikriminalisasikan karena dianggap merusak hutan.

"Jumlah itu bisa meningkat jika RUU itu disahkan. Bisa ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang dikriminalkan setiap saat," tambahnya.

Padahal kata dia, pemerintah sudah punya Undang-undang untuk menghukum pelaku, yaitu UU kehutanan no. 41. Menurutnya DPR hanya perlu merevisi UU tersebut dan mengubah substansinya agar ada pasal soal pelanggaran HAM yang bisa dibenarkan.

"Kemudian dalam revisi tersebut, tambahkan saja materi dalam RUU P2H. Tidak perlu repot lagi mengeluarkan UU yang baru dan memakan waktu," tegasnya.

Dia menambahkan salah satu hal yang perlu diubah dalam UU Kehutanan No. 41 adalah pengakuan hutan adat sebagai hutan negara. Menurutnya hal inilah yang sering “menjebak” masyarakat adat sehingga harus berurusan dengan hukum.

RUU Tidak Menyentuh Masyarakat Adat

Sementara itu DPR menyanggah RUU tersebut bakal menjerat masyarakat adat yang notabene, sangat bergantung pada hasil hutan. Anggota Komisi Kehutanan DPR Siswono Yudo Husodo mengatakan RUU tersebut hanya akan menjerat koorperasi besar yang dianggap sebagai perusak hutan di Indonesia selama ini. Dalam hal ini, DPR mengecualikan masyarakat adat untuk mendapatkan sanksi.

“Makanya dalam pasal 1 disebutkan kegiatan yang teroganisir,” ujarnya.
Kata dia DPR sangat berhati-hati dalam menyusun kata per kata dalam RUU tersebut.

“Hal itu agar RUU itu nantinya benar menyasar bagi para pelanggar di hutan,” katanya.

Salah satu bentuk keterjaminan DPR RUU itu tidak bakal menyentuh masyarakat adat adalah dengan penyebutan penggunaan alat-alat berat yang selama ini digunakan kooperasi besar dalam menjalankan aksinya. Siswono menambahkan selain itu, penggunaan golok tidak akan dicantumkan karena alat tersebut, biasa digunakan oleh masyarakat adat.

“Selain itu DPR juga mengkaji koorperasi besar adalah mereka yang bergerumul dan dianggap merusak hutan, dengan batas minim tiga orang,” kata Siswono.

Namun AMAN mengkritik isi dari RUU tersebut, seperti yang diutarakan Siswono. Pasal soal jumlah orang yang dianggap koorperasi, masih dianggap “abu-abu”.

“Masyarakat adat itu kalau ke hutan selalu berkumpul, lebih dari tiga orang. Mereka juga membawa golok. Jadi tetap saja RUU itu dapat mengkriminalkan masyarakat adat,” jelasnya. Lainnya adalah aturan soal diameter pohon yang bisa ditebang atau tidak.

Di tengah banyaknya hal yang dianggap merugikan masyarakat adat, AMAN teguh menyebutkan RUU tersebut harus dibatalkan.

“Jika jadi disahkan, kami akan bawa RUU ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materikan. Harapannya agar RUU yang sudah jadi UU nantinya, digugurkan sehingga tidak dilaksanakan,” tegasnya dengan serius.