Kasus Covid-19 Tembus Seribu Orang, Pemerintah Berniat Larang Mudik Lebaran

“Sebenarnya pemerintah ini memang akan melarang (mudik), tapi memang butuh persetujuan dari rapat terbatas," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 27 Mar 2020 17:52 WIB

Author

Valda Kustarini, Adi Ahdiat

Kasus Covid-19 Tembus Seribu Orang, Pemerintah Berniat Larang Mudik Lebaran

Ilustrasi: Pemudik lebaran di stasiun kereta. (Foto: www.setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Juru bicara Covid-19 Achmad Yurianto mengumumkan ada penambahan kasus positif terinfeksi sebanyak 153 orang pada Jumat (27/3/2020).

Dengan begitu, dalam kira-kira sebulan belakangan totalnya sudah ada 1.046 kasus positif Covid-19 yang tercatat di Indonesia.

Sebanyak 46 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 87 orang meninggal.

Supaya penyebaran Covid-19 tidak terus meluas, Yurianto mengimbau warga agar tidak pulang kampung atau mudik selama pandemi masih berlangsung.

"Tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu berpergian yang jauh, tidak perlu kemudian berpergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh. Risiko akan sangat besar terkait hal itu," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).


Larangan Mudik Menunggu Keputusan Presiden

Imbauan tidak mudik itu juga disampaikan jajaran pejabat pemerintahan lainnya. Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati bahkan mengungkapkan saat ini pemerintah tengah berencana melarang mudik secara resmi.

“Sebenarnya pemerintah ini memang akan melarang, tapi memang butuh persetujuan dari rapat terbatas (ratas)," kata Adita seperti dikutip Antara, Jumat (27/3/2020).

"Kita khawatirkan wabah Covid-19 ini akan semakin luas dan menambah zona merah di zona tujuan mudik, kita dengan tegas akan merekomendasikan untuk pelarangan mudik,” kata Adita lagi.

Hal serupa diamini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.

"Kami harus mempertimbangkan berbagai skenario, semua demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik dan juga untuk seluruh masyarakat. Segala kebijakan ini nantinya menunggu keputusan dari Ratas Kabinet yang akan dipimpin Bapak Presiden," ujar Menko Luhut, seperti dikutip Antara, Jumat (27/3/2020).

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 10

Viral Video Lantunan Lagu Idulfitri dari Umat Katolik

Kasus Covid-19 di Kota Jayapura Diprediksi Terus Meningkat

Cina Pakai Drone 5G Pantau Kualitas Lingkungan Taman di Beijing

Kabar Baru Jam 8