BERITA

Trauma Anak-anak Terdampak Konflik di Nduga

KBR, Jakarta - Ratusan anak dari Kabupaten Nduga kini menumpang di rumah–rumah kerabat mereka di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Konflik bersenjata antara TNI dan kelompok sipil bersenjata membuat mereka mengungsi.

Sekolah pun pindah ke bangunan darurat selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Banyak anak mengalami trauma.

“Setiap hari jumlah anak–anak sekolah yang datang ke sekolah darurat ini bertambah. Awalnya hanya 200 orang. Awalnya sekolah darurat ini kami targetkan hanya menampung untuk 400 anak. Ternyata saat ini sudah bertambah menjadi 627 orang. Sebagian besar dari mereka mengalami trauma psikis yang lumayan berat. Mereka membutuhkan trauma healing pascakonflik. Apalagi kondisi mereka saat ini sebagai pengungsi,” kata Ence Geoh, Sekretaris Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), Selasa (12/3/2019).

Yayasan Teratai Hati Papua bergerak di bidang kemanusiaan dan pendidikan. Yayasan ini didirikan Pastor Yohannes Jonga, peraih penghargaan Yap Thiam Hien pada 2009. Sekolah darurat didirikan yayasan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga.

Anak-anak yang bersekolah darurat di Wamena itu mulai SD hingga SMA. Menurut Ence Geoh, anak-anak itu banyak yang trauma. Banyak yang bersikap tertutup jika bertemu orang baru. Bahkan beberapa diantaranya langsung lari ketakutan bila melihat aparat berpakaian seragam lengkap.

“Menurut pengakuan beberapa anak SMA yang sudah kami konseling, mereka trauma pernah melihat teman mereka sesama kelas 3 SMA kena tembak terus mati. Makanya dengan keterbatasan kami dan relawan ada sekitar 18 orang, kami mencoba melakukan trauma healing setiap hari Sabtu," kata Ence Geoh.

Ence Geoh menambahkan banyak dari siswa yang kemudian jatuh sakit, atau pingsan karena kekurangan bahan makanan. Ada juga siswa yang meninggal dalam perjalanan mengungsi.

Meski tidak memiliki tenaga ahli atau psikolog, Yayasan Teratai Hati Papua tetap berusaha melakukan pemulihan trauma terhadap anak-anak korban konflik. Upaya yang mereka antara lain mengajak anak bergembira dengan bermain bersama, berolahraga, menganyam noken sambil bercerita, dan lain-lain.

Memprihatinkan

Banyak siswa pengungsi dari Kabupaten Nduga belajar di bangunan sekolah darurat yang cukup memprihatinkan. Salah seorang guru yang tidak bersedia disebut namanya menyebut ruangan sekolah hanya berukuran 4x4 meter. Bangku dan meja belajar dibuat sendiri dari kayu-kayu balok.

Total ruang kelas ada 14 kelas. Empat di antaranya merupakan bantuan dari gereja. Para siswa itu kini bersiap menghadapi ujian nasional dan ujian akhir semester.

"Untuk sarana dan prasarana, kalau mau dibilang layak ya sangat-sangat tidak layak. Kami bangun itu atas inisiatif dari Dinas yang dibantu sekolah-sekolah. Ini sekolah, guru-guru mungkin ambil dana dari BOS atau apa begitu. Jadi diupayakan dari situ. Yang membangun, yang jadi tukang ya guru-guru semua. Jadi bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu bantu menyediakan makanan," tutur salah seorang guru saat dihubungi KBR, Senin, (11/3/2019).

Dalam kondisi serba darurat dan banyak siswa masih traumatis, para guru tidak mau memberi tekanan pelajaran kepada para siswa. Para guru mempersilakan Dinas Pendidikan Papua jika hendak memindahkan anak-anak pengungsi ke sekolah negeri.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nduga berencana memindahkan para siswa-siswa pengungsi ke sekolah-sekolah negeri di Wamena, Papua. Rencana itu disampaikan Juru bicara Kodam 17 Papua, Muhammad Aidi. Ia mengatakan para siswa pengungsi akan dibagi dan dipindahkan ke sejumlah sekolah negeri.

"Pemda Jayawijaya berkoordinasi dengan Pemda Nduga. Mereka ini nanti akan ditampung ke sekolah-sekolah negeri. Apakah sudah terealisasi atau bagaimana saya belum ikut perkembangannya lagi. Tapi itu kondisinya mereka akan ditampung di sekolah negeri untuk mengikuti proses belajar mengajar. Karena di Kabupaten Nduga tidak memungkinkan mereka untuk belajar. Tidak ada lagi guru yang mau masuk Nduga sampai saat ini," tutur Aidi kepada KBR, Senin, (11/3/2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejauh ini masih enggan turun tangan langsung mengurusi pendidikan anak-anak pengungsi Nduga. Juru bicara Kemendikbud Ari Santoso mengatakan, masalah pendidikan pengungsi seharusnya bisa ditangani pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi.  

"Itu kewenangan mereka, jadi mereka mendaftar mereka, taruh di mana, itu urusan mereka. Kami tidak mengarahkan harus di sini, ke sini. Kecuali kalau itu sudah masif, besar dan meluas, maka kami bisa mengintervensi. Misalnya ini di Kalimantan Timur, lalu mengungsi ke Kalimantan Selatan. Otomatis ada lintas-provinsi, maka kami bisa mengintervensi, mereka akan minta solusi ke kami," kata Ari kepada KBR, Senin (11/3/2019).

Ratusan anak itu menjadi korban di tengah konflik senjata antara TNI dan kelompok sipil bersenjata. Kalangan masyarakat sipil dan tokoh agama di Papua mendesak pemerintah menarik pasukan militer dari wilayah itu. Namun desakan itu ditolak Menko Polhukam Wiranto dengan alasan untuk menjaga keamanan nasional.

Sementara, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melaporkan isu konflik di Nduga ke Komisi HAM PBB di Jenewa Swiss. Juru bicara internasional KNPB Victor Yeimo menilai, pemerintah Indonesia telah melakukan serangan yang sampai membahayakan masyarakat sipil. Ia pun menyebut kasus di Nduga sebagai krisis kemanusiaan, yang harus diselesaikan dengan bantuan PBB.

Editor: Agus Luqman

• Nduga
• Kabupaten Nduga
• Papua
• trauma
• OPM
• Papua Merdeka