Politikus Biasa Korupsi Demi Mendanai Partai, Ini Modusnya

Bukan cuma untuk memperkaya diri, menurut penelitian, politikus juga acap kali korupsi demi mendanai partainya yang cekak.

RUANG PUBLIK , BERITA , NASIONAL

Kamis, 21 Mar 2019 18:30 WIB

Author

Adi Ahdiat

Politikus Biasa Korupsi Demi Mendanai Partai, Ini Modusnya

Ilustrasi.

Korupsi terjadi bukan semata-mata karena hukum yang lemah.

Korupsi juga acap kali terjadi karena banyak partai politik (parpol) kekurangan dana operasional.

Demikian dijelaskan Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto dalam Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi (Jurnal Integritas, 2018).

Menurut Faisal dkk (2018) upaya pendanaan parpol kerap memicu gelombang korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia.


Pengeluaran Parpol Besar

Faisal dkk (2018) menjelaskan bahwa parpol membutuhkan biaya besar untuk kegiatan-kegiatan politiknya.

Pembiayaan itu umumnya diperlukan untuk pemilihan pengurus partai di tingkat pusat dan daerah, seleksi Capres atau Cawapres, seleksi calon kepala daerah, seleksi calon legislatif, serta kampanye-kampanye Pemilu.

Hanya sedikit kegiatan parpol yang berfokus menjembatani rakyat dengan negara.

Menurut Faisal dkk (2018) pembiayaan untuk kegiatan seperti pendidikan politik, perumusan kebijakan publik, atau komunikasi pertanggungjawaban pada konstituen umumnya sangat minim.

Untuk melancarkan seluruh kegiatan tersebut, rata-rata parpol di tingkat pusat membutuhkan dana sebesar Rp51,2 miliar per tahun. Parpol tingkat provinsi butuh Rp68 miliar, dan tingkat kabupaten/kota butuh sekitar Rp500 juta.

Kalau ditotal, parpol di Indonesia diperkirakan punya kebutuhan rata-rata sebesar Rp375 miliar tiap tahunnya.


Pemasukan Parpol Kecil

Masalahnya, menurut Faisal dkk (2018) pemasukan parpol jauh lebih rendah dari pengeluaran mereka.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, parpol hanya diperbolehkan mendapat pemasukan dari iuran anggota, sumbangan anggota, sumbangan non-anggota, sumbangan badan usaha, serta subsidi negara.

Parpol juga dilarang mendirikan badan usaha, dilarang memiliki saham usaha, serta dilarang menerima dana dari BUMN, BUMD, serta dana desa.

Alhasil, menurut penelusuran Faisal dkk (2018), rata-rata parpol hanya punya pemasukan sebesar Rp1,2 miliar per tahun.

Namun pemasukan tersebut belum termasuk sumbangan non-anggota dan sumbangan badan usaha yang datanya sulit diketahui.


Modus Berburu Rente untuk Kas Partai

Menurut Faisal dkk (2018), di tengah kondisi “besar pasak daripada tiang” itu, hampir semua partai menggantungkan diri pada dana dari sumbangan pengurus atau simpatisan partai.

Pemasukan parpol juga sangat bergantung pada kader-kader partai yang sudah masuk ke lembaga legislatif maupun eksekutif.

Faisal dkk (2018) menyebut, biasanya para kader yang berhasil masuk pemerintahan mencari dana tambahan untuk partainya lewat tiga modus.

Pertama, membajak kebijakan anggaran dan transaksi legislasi. Kedua, menempatkan kader-kader di kementerian, BUMN, atau lembaga lain yang punya akses dana melimpah.

Dan terakhir, meminta atau menerima sumbangan dari pengusaha. Nantinya pengusaha ini akan diberi imbalan berupa kemudahan akses ke proyek-proyek pemerintahan.


Cegah Korupsi: Negara Perlu Naikkan Subsidi untuk Parpol

Untuk mencegah agar praktik-praktik korup tadi tidak terus terjadi, Faisal dkk (2018) berpendapat bahwa negara perlu meningkatkan dukungan untuk keuangan parpol.

Dukungan tersebut bisa diberikan lewat beberapa skema. Misalnya, dengan menaikkan jumlah dana bantuan untuk parpol.

Atau, pemerintah bisa mengikuti model yang diterapkan di Turki, yakni memberi parpol persenan dari pendapatan negara.

Menurut Faisal dkk (2018), parpol-parpol Turki mendapat jatah sebesar 0,0004 persen dari pendapatan negara.

Persenan itu kemudian dibagi-bagi lagi untuk parpol yang lolos parliamentary threshold dan disesuaikan dengan jumlah suara yang mereka dapatkan.

Namun Faisal dkk (2018) juga mengingatkan, berapa pun tambahan dana dari pemerintah, jumlahnya tidak akan cukup jika parpol tidak bisa mengatur dan membatasi pengeluaran mereka.

(Sumber: Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi, Jurnal Integritas Vol. 4, 2018)

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.