BERITA

KPK: Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN di 3 DPRD Ini Nol Persen!

"Artinya, wajib lapor anggota legislatif di tiga daerah tersebut belum ada yang melaporkan LHKPN."

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPRD pada sejumlah wilayah di Kepulauan Riau masih 0 persen.

DPRD yang disoroti KPK adalah DPRD Kota Batam, DPRD Kabupaten Lingga, dan DPRD Kabupaten Natuna. Artinya, wajib lapor anggota legislatif di tiga daerah tersebut belum ada yang melaporkan LHKPN.

Waktu pelaporan LHKPN akan berakhir 31 Maret 2019. Sepekan sebelum waktu habis, KPK mencatat tingkat kepatuhan total se-wilayah Kepulauan Riau masih rendah yaitu 41,11 persen atau 3.662 penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya.

Jika membandingkan antara eksekusif dan legislatif, maka kepatuhan legislatif masih sangat rendah yaitu sekitar 13,54 persen.

KPK berharap menjelang batas akhir pengisian LHKPN, para penyelenggara negara segera melaporkan kekayaannya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dengan kepatuhan rendah, maka masyarakat dapat memilah caleg yang akan dipilih saat pemungutan suara pileg 2019.

Febri meminta masyarakat memilih caleg yang jujur. Misalnya dari kejujuran atas kepatuhannya melaporkan LHKPN tersebut kepada KPK.

• Meski Sudah Di-Coaching KPK, Kepatuhan LHKPN DPR Masih Rendah   
  
• Sanksi Bisa Buat Pejabat Patuh dan Benar Laporkan Kekayaan   
  

Editor: Agus Luqman 

• LHKPN
• kekayaan penyelenggara negara
• kekayaan pejabat
• KPK