KPK: Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN di 3 DPRD Ini Nol Persen!

Artinya, wajib lapor anggota legislatif di tiga daerah tersebut belum ada yang melaporkan LHKPN.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 26 Mar 2019 10:58 WIB

Author

Muthia Kusuma

KPK: Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN di 3 DPRD Ini Nol Persen!

Ilustrasi. (Foto: acch.kpk.go.id)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPRD pada sejumlah wilayah di Kepulauan Riau masih 0 persen.

DPRD yang disoroti KPK adalah DPRD Kota Batam, DPRD Kabupaten Lingga, dan DPRD Kabupaten Natuna. Artinya, wajib lapor anggota legislatif di tiga daerah tersebut belum ada yang melaporkan LHKPN.

Waktu pelaporan LHKPN akan berakhir 31 Maret 2019. Sepekan sebelum waktu habis, KPK mencatat tingkat kepatuhan total se-wilayah Kepulauan Riau masih rendah yaitu 41,11 persen atau 3.662 penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya.

Jika membandingkan antara eksekusif dan legislatif, maka kepatuhan legislatif masih sangat rendah yaitu sekitar 13,54 persen.

KPK berharap menjelang batas akhir pengisian LHKPN, para penyelenggara negara segera melaporkan kekayaannya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dengan kepatuhan rendah, maka masyarakat dapat memilah caleg yang akan dipilih saat pemungutan suara pileg 2019.

Febri meminta masyarakat memilih caleg yang jujur. Misalnya dari kejujuran atas kepatuhannya melaporkan LHKPN tersebut kepada KPK.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.