Share This

Eks Panglima TNI Daftar Capres ke Partai Gerindra

"Kami belum membuka pendaftaran resmi. Cuma dia datang menyatakan bila memang memungkinkan siap,"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 22 Mar 2018 13:45 WIB

Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat menyampaikan pemaparan di depan Fraksi PKS. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo mendaftarkan diri sebagai bakal calon Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2019 dari Partai Gerindra. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Komplek Parlemen RI, Kamis (22/03/18).

"Pak Gatot kan datang, dalam tanda petik mendaftarlah untuk jadi calon Presiden. Kami belum membuka pendaftaran resmi. Cuma dia datang menyatakan bila memang memungkinkan siap," kata Syafii.

Syafii mengatakan, Partai Gerindra belum membuka pendaftaran resmi untuk bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Saat mendaftar di Partai Gerindra, Gatot menyampaikan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Jadi apakah akan jadi Capres atau Cawapres kami juga belum memastikan," ujar Syafii.

Meski demikian, Syafii memastikan partainya akan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden. Sementara untuk posisi bakal calon Wakil Presiden, Dia mengatakan, Gerindra masih mempertimbangkan banyak sosok.

"Politik ini sangat cair. Bisa Anies Baswedan, TGB dan bisa saya sendiri kan tidak menutup kemungkinan. Bisa saja Fahri Hamzah atau Anies Mata," kata Dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.