Share This

RUU Disahkan, Sejuta Nelayan Miliki Asuransi

"Begitu disahkan maka ada payung hukum bagi negara untuk memperhatikan profesi nelayan pembudidaya ikan, pengolah dan petambak garam,"

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 08 Mar 2016 14:38 WIB

Nelayan di Lombok, NTB. (Foto: KBR/Farizo)

KBR, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Nelayan   disahkan minggu depan, nelayan segera miliki asuransi.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja menyebut  asuransi nelayan dimaksudkan untuk mendorong kesadaran masyarakat bahwa nelayan adalah pekerjaan. Artinya mengandung peluang menerima pendapatan namun juga memiliki resiko.

"RUU Perlindungan Nelayan sebentar lagi disahkan, Insya Allah minggu depan. Begitu disahkan maka ada payung hukum bagi negara untuk memperhatikan profesi nelayan pembudidaya ikan, pengolah dan petambak garam," papar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, Selasa   (8/3/2016) 

Sjarief melanjutkan, "jadi kalau mereka ada kecelakaan di laut dan sebagainya maka keluarganya akan menerima pertanggungan untuk melanjutkan kehidupannya untuk sekolah putra putrinya."

Sjarief menambahkan, untuk tahap yang pertama pemerintah menyediakan anggaran lewat APBN sebesar 250 miliar Rupiah bagi 1 juta nelayan. Untuk nelayan kecil, premi asuransi ditanggung negara. Sementara untuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di sebuah perusahaan, maka premi akan ditanggung perusahaan pemberi kerja. Rencananya, asuransi nelayan ini akan meliputi asuransi jiwa dan asuransi usaha.

"Sekarang ini kita sudah mulai mendata nelayan. Ada kartu nelayan yang dulu dibagi untuk mendapat kemudahan subsidi BBM. Kartu ini sudah berisi data nelayan seperti alamat, keluarganya dan sebagainya. Dari kartu nelayan ini kita bisa kembangkan ke asuransi nelayan," tutup Sjarief.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.