Perempuan Keluarkan Manifesto: Pilih Caleg Toleran

KBR68H, Jakarta - Komnas Perempuan bersama 170 organisasi jaringan pemantau Pemilu dari komunitas-komunitas perempuan dari Aceh hingga Papua menyerukan agar masyarakat memilih Caleg yang toleran.

BERITA

Senin, 24 Mar 2014 13:00 WIB

Author

Luviana

Perempuan Keluarkan Manifesto: Pilih Caleg Toleran

perempuan, caleg, toleran

KBR68H, Jakarta - Komnas Perempuan bersama 170 organisasi jaringan pemantau Pemilu dari komunitas-komunitas perempuan dari Aceh hingga Papua menyerukan agar masyarakat  memilih Caleg yang toleran.

Hal ini berdasarkan banyaknya persoalan menyangkut isu toleransi di Indonesia. Kampanye memilih Caleg Toleran ini merupakan salah satu bagian dari kampanye Pemilu JITU (Jeli, Inisiatif, Toleran dan Ukur).

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah menyatakan bahwa selama ini banyak pihak yang menolak Ahmadiyah, Syiah dan agama-agama masyarakat adat. Ini mendorong Komnas Perempuan mengeluarkan manifesto agar masyarakat teliti dalam melihat Caleg dan Presiden pada Pemilu 2014.

"Masyarakat harus memahami bagaimana mencari calon yang toleran dan tidak senang menyebar kebencian. karena selama ini banyak pihak yang senang menyebar kebencian. Kebencian pada perempuan di daerah juga selalu terjadi. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kebencian dan selalu menyerukan agar masyarakat menolak agama-agama dan keyakinan tertentu."

Beberapa rumah ibadah misalnya juga menyebarkan kebencian pada perempuan. Misalnya dalam beribadah ada yang menyatakan: jika memilih Caleg perempuan, maka negara ini akan hancur. Pernyataan lain yang menyatakan bahwa agama adat merupakan agama sesat.

Selain mengusung isu toleransi, Pemilu Jitu lain yaitu: Jeli, yaitu agar masyarakat Jeli dalam memilih Caleg. Caleg yang harusnya
dipilih adalah Caleg yang memperjuangkan isu masyarakat sipil dan  menyuarakan  isu kesejahteraan seperti angka kemiskinan dan angka ibu melahirkan yang tinggi di Indonesia juga soal kesehatan reproduksi.

Yang ketiga yaitu yaitu soal Inisiatif. Yaitu bagaimana masyarakat mencari tahu dan memutuskan untuk tidak memilih Caleg dan Presiden yang melakukan kekerasan dan pemiskinan perempuan.  Masruchah menambahkan bahwa selama ini banyak kebijakan diskriminatif, banyak peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan dan adanya perlakuan yang tidak adil gender. Hal ini ditambah dengan minimnya orang yang memperjuangkan akses bagi korban.

"Selama ini akses untuk masyarakat adat, agama yang diangap berbeda sangat sedikit. Dan sangat sedikit juga orang yang memperjuangkan ini. Maka masyarakat harus mempunyai inisitaif untuk bertanya dan mencari tahu tentang sispa saja Caleg yang memperjuangkan ini. Karena ada banyak calon yang kemudian menjelang pemilu banyak melakukan sesuatu, namun sebelumnya mereka tidak pernah memperjuangkannya."

Yang terakhir yaitu terukur atau ukur, yaitu Pemilu harus mengukur dengan baik sebenarnya seberapa lama masyarakat mengetahui latar belakang Caleg yang berpihak pada isu perempuan, menolak kekerasan dan diskriminasi juga toleran.

"Gerakan ini merupakan salah satu wujud untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Intinya kita harus benar-benar mengetahui jejak rekam Caleg atau Presiden yang kita pilih."

Selanjutnya, selain memberikan pendidikan, rencananya pada tanggal 6 April 2014 nanti Komnas Perempuan dan 170 organisasi komunitas akan mengeluarkan kontrak politik pada Caleg dan Presiden agar berpihak pada persoalan perempuan dan Hak Asasi Manusia.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Menyoal Kebijakan Pemerintah Tangani Konflik Papua

Para Pencari Harta Karun

Kabar Baru Jam 7

Cerdik Kelola THR