Lihat Anak-anak Ikut Kampanye? Adukan ke Sini

KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendirikan posko pengaduan pelanggaran kampanye di 33 provinsi se-Indonesia.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, pihaknya juga membuka posko pengaduan di 179 kabupaten atau kota. Posko yang menerima dan memantau laporan pelanggaran pemilu yang melibatkan anak-anak itu dibuka hingga 9 April nanti.

"Itu untuk mengumpulkan data-data. Perlu data-data dalam konteks pidana, kan? Misalnya, betulkah itu melibatkan anak sebagai jurkam, harus ada dokumennya, kan. Ada pengakuan, ada rekaman, ada foto, dan ada bentuk pelanggaran dan sebagainya. Itu yang mau kita kumpulkan. Itulah posko itu.Selain menerima pengaduan masyarakat, juga pemantauan. Jadi, bukan hanya menerima pengaduan, tetapi pemantauan juga di lapangan. Karena itu kita menempatkan 179 Kabupaten/Kota," kata Arist Merdeka Sirait kepada KBR68H, Senin (17/03).

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyesalkan masih banyaknya anak-anak yang dilibatkan dalam kampanye terbuka oleh partai. Padahal, kata dia, UU Perlindungan Anak mengatur secara tegas tentang perlindungan anak dari segala bentuk kegiatan politik, termasuk kampanye. Kata Arist, siapa saja yang melanggar aturan ini bisa dikenakan pidana lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan menemukan keterlibatan anak dalam kampanye terbuka semua partai politik. Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya menilai, keterlibatan anak-anak dalam kampanye itu terjadi lantaran minimnya pengawasan dari orangtua.

Untuk itu, ia meminta partai politik menyediakan tempat terpisah untuk anak-anak. KPAI bahkan menerima pengaduan jika Partai Keadilan Sejahtera menduduki peringkat pertama sebagai partai yang melibatkan anak-anak di hari pertama kampanye.

Editor: Pebriansyah Ariefana