Jangan Pilih Caleg Tak Pro Lingkungan

KBR68H, Jakarta - LSM Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) akan mengeluarkan laporan calon anggota yang tidak mendukung lingkungan. Laporan ini sebagai pedoman masyarakat untuk tidak memilih caleg parpol perusak lingkungan.

BERITA

Selasa, 04 Mar 2014 10:34 WIB

Author

Pebriansyah Ariefana

Jangan Pilih Caleg Tak Pro Lingkungan

caleg, DPR, perusak lingkungan

KBR68H, Jakarta - LSM Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) akan mengeluarkan laporan calon anggota yang tidak mendukung lingkungan. Laporan ini sebagai pedoman masyarakat untuk tidak memilih caleg parpol perusak lingkungan.

Kepala Departeman Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid menjelaskan laporan itu akan bertajuk 'bersih-bersih parlemen' 11 Maret 2014 besok. Kata Alin - sapaan akrab Khalisah - persoalan lingkungan bukan hanya masalah teknis saja. Namun lebih ke persoalan politik.

"Persoalan lingkungan ini persoalan politik juga. Bukan cuma soal teknis. Sebab krisis lingkungan hidup ini sudah menjadi nyata sehari-hari," jelas Alin saat berkunjung ke redaksi KBR68H di Jalan Utan Kayu 68D, Jakarta Timur, Senin (3/3) malam.

Alin menjelaskan di 2013 kemarin bencana ekologis lingkungan naik 200 persen di banding 2012. Dampaknya, banjir Jakatra semakin parah, begitu juga banjir bandang di Manado. Kata dia pelaku perusakan ekologis itu banyak dari praktik perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Bencana ekologis itu tercatat akibat alih fungsi lahan yang disetujui pemerintah pusat dan daerah. Persetujuan itu mendapatkan rekomendasi dari DPR pusat dan daerah.

Perusak lingkungan di DPR

Walhi memegang nama-nama anggota DPR yang diduga sebagai pendukung perusakan lingkungan. Sebut saja di Komisi Lingkungan Hidup dan Energi DPR (Komisi VII). Menurut dia komisi itu bekerja buruk dalam membuat kebijakan pro lingkungan. Sebab banyak anggotanya yang juga menjadi bos perusahaan pertambangan dan perambahan hutan untuk kepala sawit.

"Pimpinan parpol, banyak dari bisnis ekstraktif. Cek di DPR di komisi VII ada Sutan Batoegana. Mereka pelaku bisnis di bisnis ekstraktif. Berharap mereka menyuarakan isu lingkungan, tapi itu nggak ada progresnya," jelas dia.

Alin menggambarkan jika penguasa bisnis sumber daya alam itu juga yang menjadi penguasa perpolitikan. Sehingga mempunyai konflik interes.

"Hampir terkonfirmasi anggota komisi VII tidak bekerja dengan baik, tapi mereka mencalonkan lagi (sebagai caleg)," jelasnya.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun