KBR68H, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pelaporan dana kampanye partai politik ke KPU terlambat dilakukan.
Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, pelaporan dana kampanye harusnya dilakukan sejak awal ketika parpol telah dinyatakan sebagai peserta pemilu hingga menjelang pemilu. Pasalnya, kata dia, banyak parpol yang telah melakukan kampanye sejak ditetapkan menjadi peserta pemilu. Menurutnya, kampanye sejak awal itu juga harus dilaporkan dananya.
"Nah, sebetulnya memang ini terlalu lambat ini. Tapi, karena Undang-Undang membuat seperti itu, ya, begini jadinya, kan. Nah, kita khawatir karena namanya laporan keuangan ini, kalau partai politik, partai politik kan sejak ditetapkan sebagai peserta politik kan sudah bisa berkampanye. Artinya, sepanjang itu mereka sudah menggunakan dana kampanye, ya, kan. Nah, ini kan mestinya harus tercatat. Apakah misalnya, katakanlah kalau mereka pun mengutang untuk melakukan kampanye selama ini, harus dilaporkan juga itu, gitu," terang Nelson di Program Sarapan Pagi KBR68H, Senin (3/3).
Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan dana kampanye dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Anggota KPU Ferry Kurnia mengatakan, lembaganya mulai memeriksa laporan dana kampanye 12 partai politik hingga Rabu lusa.
Saat ini, KPU masih mencek secara administrasi dan kelengkapan datanya. Bila KPU menemukan data tidak cocok atau tidak lengkap, maka parpol diberi waktu 5 hari untuk memperbaikinya.
Editor: Pebriansyah Ariefana
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
