Rusman Heriawan: Jumlah Calon Importir Bawang Putih Melonjak Hampir 100 Persen

DPR mencium aroma permainan impor bawang putih. Dugaan ini didasari oleh penunjukan sejumlah perusahaan yang tidak jelas track record-nya untuk mengimpor bawang putih.

BERITA

Rabu, 13 Mar 2013 13:24 WIB

Author

Doddy Rosadi

Rusman Heriawan: Jumlah Calon Importir Bawang Putih Melonjak Hampir 100 Persen

importir, bawang putih

DPR mencium aroma permainan impor bawang putih. Dugaan ini didasari oleh penunjukan sejumlah perusahaan yang tidak jelas track record-nya untuk mengimpor bawang putih. Selain itu, sejumlah perusahaan yang telah berpengalaman melakukan impor bawang putih malah mendapatkan kuota lebih sedikit. Benarkah ada permainan dalam impor bawang putih? Simak perbincangan KBR68H dengan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan dalam program Sarapan Pagi

Ada tudingan bahwa Kementerian Pertanian tidak begitu transparan dalam pemberian izin rekomendasi untuk impor hortikultura. Tanggapan anda?

Justru banyak hikmahnya dari apa yang dialami Kementerian Pertanian. Semua calon importir pernah kita undang seluruhnya, lalu dijelaskan persoalan-persoalan supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi memang dalam prosesnya itu, Kementerian Pertanian menerima calon importir yang disebut IT (Importir Terdaftar) dari Kementerian Perdagangan. Jadi berapapun jumlahnya yang dikirim perusahaan-perusahaan calon importir itu ya harus kita olah, karena ini merupakan network dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Jumlah mereka itu untuk tahun 2013 ini istilahnya meledak 131 calon importir, padahal tahun lalu cuma 70 importir. Persoalan mendasarnya adalah basis dari perusahaan itu atau basis dari pembagian kuota itu perusahaan. Jadi memang jadi rahasia umum, kalau satu importir itu kira-kira mengajukan dengan sejumlah perusahaan. Jadi kita tidak bisa menolak juga, karena pertama izin importir itu dari Kementerian Perdagangan memang basisnya perusahaan juga, bahkan Kementerian Perdagangan juga melakukan klarifikasi, cek lapangan, dan sebagainya. Memang tidak ada celah kita bisa menolak selama misalnya gudangnya ada, mungkin kalau daging itu ada storage, kemampuan perusahaannya, pengalaman dia selama melakukan importasi bawang dan sebagainya.

Apakah tidak dilihat ada 21 perusahaan akhirnya menguasai 50 persen, apakah tidak mempertimbangkan keseimbangan dengan sisanya itu?  
       
Jadi kita tidak menghalangi ya. Karena importir ini tidak terlalu kelihatan, jadi diajukan secara indpenden. Memang ini jadi pertimbangan kita ke depan, ada yang usul kalau begitu basisnya importir saja dan jangan perusahaan. Tapi kalau basisnya importir, tetap kapasitas dia diperhitungkan juga semua dari perusahaan-perusahaan yang dia miliki atau perusahaan yang dia ada afiliasi juga dengan perusahaan itu. Jadi tidak mudah juga kalau berbasis importir, karena bobot dari kuota berapa tergantung juga pada segala macam kapasitas yang dia miliki.

Masalahnya adalah mencari rumusan yang tepat bagaimana rekomendasi izin usaha itu diberikan kepada perusahaan yang tepat, punya kemampuan tapi juga ada asas pemerataan bagaimana?

Memang kalau perusahaannya kecil, pemain pemula misalnya. Ini 70 menjadi 131 perusahaan sebenarnya ada juga yang baru, mencoba, dan sebagainya. Memang betul poinnya adalah bagaimana kita merumuskan, kita sudah menganggap baik tetapi ada saja kelemahan disana-sini sehingga yang semester dua nanti betul-betul. Kita sudah membentuk tim permanen, jadi nanti masalah kuota itu nanti bukan oleh pejabat yang bersangkutan tetapi kita angkat ke atas menjadi tim permanen yang nanti dia yang menentukan. Kemudian direktur atau direktur jenderal yang berkaitan dengan pembagian kuota itu tinggal eksekusinya saja tapi tidak lagi di kebijakannya. Termasuk rumusan-rumusan seperti lebih matang lagi itu dilakukan di tim permanen.
 
Tentang persyaratan gudang, ini tentu ada nilai positif dan negatifnya. Ada kecurigaan kalau perusahaan itu punya gudang yang besar jangan-jangan impor bawang putih disimpan dulu di sana kemudian menunggu harga semakin tinggi baru kemudian dilepas. Bagaimana?

Itu masih terlalu jauh. Tapi yang kita sedang pikirkan adalah pertama kita sudah mengeluarkan RIPH untuk bawang putih, karena memang tidak ada alasan kita selalu menetapkan kuota bawang putih itu. Karena produksi bawang putih kita tidak jadi pemain di dalam negeri kita, pasokannya paling banyak 10 persen dari kebutuhan bawang putih nasional. Jadi kalau kita terlalu ketat sebenarnya kita sedang melindungi siapa, petani kita cuma 5 persen. Jadi ini juga pelajaran yang baik barangkali, kemarin itu tidak dilihat secara terukur implikasinya pada masalah macam-macam itu. Sekarang sudah kita lepas RIPH, bahkan sebagian perusahaan itu sudah diberikan SPI (Surat Persetujuan Impor) oleh Kementerian Perdagangan. Kita berharap semua importir yang sudah memegang tiket untuk melakukan impor itu segera mengeksekusi, sebab ini juga kita akan nilai. Kalau dia menahan, cuma mengejar kuota, giliran impornya dia berleha-leha ini juga jadi penilaian. Sekarang memang mulai, barusan saya cek apakah bawang merah sudah dikeluarkan katanya sudah.
 
Selain eksekusi untuk impor bawang putih apa lagi yang akan dilakukan Kementerian Pertanian?

Bawang merah. Kalau bawang merah kita memang lebih hati-hati, biar bagaimanapun kasus bawang merah ini produksi kita juga besar terutama di sentra-sentra produksi seperti Brebes, Nganjuk, kemudian di beberapa tempat di Sumatera. Bawang merah ini kalau lagi musimnya kita sama sekali tidak impor, bahkan kalau lagi musim panen kita mengekspor ke Filipina, Thailand. Karena kebetulan musim panen bawang merah di Filipina dan Thailand berbeda dengan di Indonesia, ada masanya kita mengekspor bawang merah, ada masanya kita mengimpor bawang merah.         

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Antipunah Episode Ekonomi Lestari Lewat Wirausaha Sosial

Pengenaan PPN Pada Sembako, Tepatkah?

Kabar Baru Jam 8

Pengetatan Pelaku Perjalanan Internasional Cukup Kuat?