Kelompok Disabilitas Punya Hak untuk Memilih dan Dipilih

Sejak dibentuk 24 April 2002, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat memiliki impian agasr dalam penyelenggaraan pemilu mereka memilki hak dipilih dan hak memilih di kursi parlemen. Termasuk hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

BERITA

Senin, 25 Mar 2013 16:58 WIB

Author

Roni Rahmata

Kelompok Disabilitas Punya Hak untuk Memilih dan Dipilih

disabilitas, hak pilih

Sejak dibentuk 24 April 2002, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat memiliki impian agasr dalam penyelenggaraan pemilu mereka memilki hak dipilih dan hak memilih di kursi parlemen. Termasuk hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu. 

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo mengatakan, keterwakilan penyandang disabilitas dinilai sangat penting. Apalagi selama ini banyak hak sosial mereka yang belum diperjuangkan di kursi parlemen.

“Sangat penting, karena diskriminasi penyandang disabiltas besar sekali. Sayangnya, partai belum percaya untuk memilih wakil dari kaum disabilitas. Meskipun pada 2004 sudah caleg nasional, 2009 ada 45 caleg lokal. Tapi  yang bisa wakil di DPRD itu hanya di Sulawesi Barat, pak Rayu. Yang lain belum,” ujar Ariani.

Menurut Ariani penyebab penyandang disabilitas kurang dilirik, karena partai kurang paham tentang masa pendukung penyandang disabilitas.  Jumlahnya ada, pendukungnya dijamin solid. Nah inipun dianggap telah jaun dari konvensi internasional tentang pengakuan keberadaan kaum disabilitas.

“Harusnya yang bisa mendorong adalah negara. Negara harus memberikan pemahaman parpol tentang adanya kaum disabilitas yang memiliki hak suara dan hak untuk dipilih”kata Ariani.

Data WHO menyebut jumlah penyandang disabilitas di Asia Pasific sebanyak 15 persen dari total penduduk se Asia Pasifik. . Sementara di Indonesia, ada sekitar 10 persen penduduk menyandang disabilitas, atau sekira 25 juta penduduk Indonesia. Jika separuhnya saja sudah memiliki hak pilih, berarti itu jaminan yang cukup besar bagi Caleg yang akan maju. Namun Ariani menyatakan, itu belum cukup melirik parpol. 

Faktor mental dari penyandang disabilitas juga dianggap sebagai penghambat eksistensi mereka di kancah perpolitikan. Tapi Ariani meyakini saat ini banyak diantara mereka sudah membekali diri.

“Karena dulu kan banyak partai, jadi sekedar diselip-selipkan, tapi sekarang sudah benar-benar diperhitungkan dan diminta. Tapi lagi-lagi itu kita takut kalau itu hanya sebatas basa-basi” kata Ariani.

Ariani menambahkan, sebagai penyelenggara Pemilu memang sudah terlihat pengakuan negara bagi penyandang disabilitas. Ia mencontohkan, saat ini ada beberapa kamum disabiltas dilibatkan sebagai penyelenggara pemilu.

“Untuk menjadi penyelenggara pemilu, ini sudah mulai sekarang ini. Saya sendiri menjadi tim seleksi KPUD Provinsi DKI Jakarta. Kemarin itu ada teman yang melamar jadi Panwaslu, ya belum tembus,” ujar Ariani.

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo menyebutkan, banyak kaum difabel yang juga khawatir dengan hak pilih mereka saat mencoblos. Ini karena penegakan hukum bagi para pembocor hak suara kaum difabel belum tegas.

“Kalau membocorkan dalam aturannya kan dikenai sanksi, paling lama 1 tahun penjara. Itu satu-satunya hak pemenuhan disabilitas yang dikenai sanksi pidana. Tapi selama ini hanya dianggap main-main. Makanya kita minta ke Bawaslu hal itu dianggap sebagai pelangaran. Paling tidak pelanggaran administrasi” tutup Ariani.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Aplikasi LAPOR Dinilai Tidak Efektif Tanggapi Laporan Masyarakat

Kabar Baru Jam 15

Perlukah Sertifikasi Pernikahan?

Kabar Baru Jam 14