SETARA Desak Pemerintah Pulangkan Anak Indonesia dari Suriah

"Di kamp di sana itu, pihak-pihak garis keras itu berusaha menanamkan pengaruhnya secara ideologis. Jadi anak-anak dikhawatirkan akan mengalami sebuah tekanan mental."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 07 Feb 2020 13:51 WIB

Author

Siti Sadida Hafsyah

SETARA Desak Pemerintah Pulangkan Anak Indonesia dari Suriah

Ilustrasi: Kamp pengungsi ISIS di Mosul, Irak (15/7/2017). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- SETARA Institute mendesak pemerintah memulangkan anak-anak Indonesia dari Suriah, terutama yang berusia di bawah 9 tahun. 

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menyebut tujuannya agar anak-anak tidak terus menerus terpapar paham radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Mereka yang tinggal di sana itu kan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh sebuah atmosfer sosial yang tidak baik begitu ya. Dan apalagi kita tahu di kamp di sana itu, pihak-pihak garis keras itu berusaha menanamkan pengaruhnya secara ideologis. Jadi anak-anak dikhawatirkan akan mengalami sebuah tekanan mental. Itu lebih baik bahwa anak-anak itu kemudian diprioritaskan untuk dipulangkan," ujar Bonar kepada KBR, Jumat (7/2/2020).

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai upaya pemulihan anak-anak dari paham radikal merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan perlu ada pendekatan reedukasi hingga rehabilitasi medis dan psikologis, agar anak-anak terbebas dari dampak buruk situasi ekstrem ISIS yang dirasakannya selama ini.

"Peran tokoh-tokoh pendidikan, peran tokoh psikologis klinis, termasuk juga keluarganya, kerabatnya, itu menjadi penting untuk kemudian memulihkan mental dan psikis dari si anak," katanya.

Baca juga: BNPT Sebut PBB Tak Mau Urus WNI Eks ISIS 

Ia menambahkan secara bertahap pemerintah juga harus realistis bahwa pada akhirnya di kemudian hari perlu memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) bekas ISIS ke Indonesia. Mengingat otoritas Turki telah mendesak berbagai negara untuk memulangkan warga negaranya.

Menurutnya, mereka juga masih berstatus sebagai WNI. Sebab, ISIS tidak pernah diakui sebagai negara secara hukum internasional.

Ia melanjutkan, pemerintah Indonesia harus merancang rencana kontingensi dan strategi menyeluruh mengenai keberadaan bekas anggota dan simpatisan ISIS asal Indonesia. Bahkan memprakarsai dan menggalang kesepakatan internasional tentang nasib bekas ISIS dengan negara lain. Karena ISIS dan ekstremisme-kekerasan serupa ISIS merupakan ancaman global.

"Ini tinggal waktu saja. Ini kan karena belum ada kesepakatan internasional. Negara-negara internasional masih tidak tahu mesti berbuat apa dalam menangani mereka semua. Dalam beberapa tahun saya menduga ada sebuah kesepakatan internasional, apa yang harus dilakukan. Dan Indonesia harus memprakarsai itu," tegasnya. 

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

RUU Ketahanan Keluarga Campuri Ranah Pribadi?

Kabar Baru Jam 13

Choirul Anwar: Masyarakat Harus Bijak Gunakan Popok