PHRI: Rp2,7 Triliun, Potensi Kerugian Pariwisata Akibat Wabah Corona

"Kita mengalami potensi kehilangan sebesar hampir US$200 juta atau Rp2,7 triliun," kata Hariyadi.

BERITA | NASIONAL

Senin, 10 Feb 2020 21:02 WIB

Author

Astri Septiani

PHRI: Rp2,7 Triliun, Potensi Kerugian Pariwisata Akibat Wabah Corona

Sejumlah penumpang antre di loket imigrasi saat tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Supadio, Kalbar (6/2). (Foto: ANTARA/Jessica Helena Wuysang)

KBR, Karawang - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan, wabah Virus Corona tipe baru sangat membawa dampak buruk terhadap sektor pariwisata. 

Hariyadi mensinyalir, puluhan ribu pesanan paket perjalanan wisata para wisatawan maupun kamar penginapan di Bali sudah dibatalkan. 

Ia memperkirakan, Indonesia mengalami potensi kehilangan sebesar Rp2,7 triliun akibat terdampaknya sektor pariwisata menyusul wabah Virus Corona yang terus mengglobal. Akibatnya pun fatal, karena jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) asal China anjlok, padahal mereka selama ini termasuk yang cukup banyak menyumbang kehadiran arus Wisman ke Indonesia.

"Dampak wabah Virus Corona ini telah mengakibatkan pembatalan lebih dari 78 ribu pax dan lebih dari 40 ribu room net occupied di Bali. Rata-rata perhari, turis dari Tiongkok sebesar 3000 orang dengan perolehan per kali kunjungan per orang adalah US$1.100. Sehingga selama 60 hari kalau kita hitung dari Januari-Februari karena mereka menjalankan liburan Chinese New Year atau Imlek, kita mengalami potensi kehilangan sebesar  hampir US$200 juta atau Rp2,7 triliun," kata Hariyadi saat pembukaan Munas PHRI ke XVIII di Karawang, Jawa Barat pada (10/2/2020).

Hariyadi melanjutkan, PHRI dan 15 Asosiasi Sektor Pariwisata Indonesia menginisiasi program "Visit Wonderful Indonesia (ViWi) Nusantara Shocking Deal 2020". Ini merupakan  program wisata domestik yang menawarkan paket mulai dari kamar hotel, tiket pesawat dan transportasi, tur, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Dengan ini diharapkan, wisatawan domestik bisa meningkat perjalanan melancongnya.

Hidupkan Lagi BPPI

Masih pada kesempatan yang sama, Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah mengaktifkan kembali Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). BPPI dibutuhkan sebagai mitra pemerintah mengoptimalkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.

"BPPI adalah wujud nyata indonesia incorporated. Oleh karenanya, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kami sangat mengharapkan BPPI dapat segera diaktifkan kembali mengingat semakin dinamisnya perkembangan ekonomi dunia sehingga memerlukan respons yang cepat dan tepat," kata Hariyadi.

Hariyadi mengingatkan, sebelumnya BPPI pernah ada di bawah Kementerian Pariwisata. Namun tak diaktifkan lagi sejak 2014 dengan alasan pemerintah ingin memangkas jumlah badan bentukan negara. 

Ia merinci, BPPI diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya pasal 36 sampai dengan 42 dan Badan Promosi Daerah (BPD) pasal 43 sampai dengan 49. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi pembentukan BPPI yang ditetapkan dengan keputusan presiden. 

BPPI kata dia bertugas meningkatkan citra pariwisata, meningkatkan kunjungan Wisman dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan domestik, menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD serta melakukan riset pengembangan pariwisata.

Pesan Wakil Presiden

Munas PHRI 2020 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam pidato pembukaannya, Ma'ruf mendorong pelaku industri pariwisata untuk menyediakan layanan halal di destinasi wisata atau "Wisata Halal". Layanan itu misalnya, fasilitas tempat ibadah atau sholat yang layak dan bersih, serta menu makanan halal. Ma'ruf yakin, dengan disediakannya "Wisata Halal" akan  meningkatkan kunjungan wisatawan muslim.

"Bahwa sesungguhnya itulah yang disebut dengan “Wisata Halal” yaitu layanan yang membuat nyaman wisatawan muslim ketika berkunjung ke suatu destinasi. Saya juga perlu menegaskan bahwa tidak benar bila wisata halal diartikan sebagai upaya untuk mensyariahkan destinasi wisata. Oleh karena itu, dalam konteks wisata halal ini, baik Bapak Presiden, saya dan segenap jajaran pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong kemajuannya," kata Ma'ruf.

Wakil Presiden mencontohkan, di Jepang, Australia, Rusia dan sejumlah negara Eropa, sektor pariwisatanya sudah menyediakan layanan halal di setiap destinasi wisatanya. Menurut Ma'ruf, Indonesia seharusnya bisa jadi pionir dan model bagi negara-negara lain dalam menyediakan "Wisata Halal".

Editor: Fadli Gaper  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Indonesia Hormati Penangguhan Sementara Ibadah Umrah dari Arab Saudi

Kabar Baru Jam 15