Penindakan Korupsi Menurun, ICW Minta UU Tipikor Direvisi

Menurut ICW, sepanjang tahun 2019 hanya ada penindakan 271 kasus korupsi. Turun jauh dibanding penindakan tahun 2018 yang mencapai 454 kasus.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 18 Feb 2020 18:34 WIB

Author

Siti Sadida Hafsyah

Penindakan Korupsi Menurun, ICW Minta UU Tipikor Direvisi

Ilustrasi: Rompi oranye KPK untuk tersangka korupsi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) perlu direvisi.

ICW beralasan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2019 (sebanyak 271 kasus) menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 (454 kasus). 

Peneliti ICW Tama Satrya Langkun pun menilai perlu ada perbaikan terhadap pasal-pasal yang mendukung kinerja penegak hukum dalam menghadapi korupsi. 

"Dari tahun ke tahun itu kita melihat, misalnya ada delik terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang, (delik) itu jarang dipakai. Tahun 2019 itu kita nggak nemu, (delik) itu nggak dipakai. Artinya kan sebagai sebuah delik, rumusan delik, memang nggak dipergunakan. Jangan-jangan nggak diperlukan gitu lho, karena jarang dipakai," ujar Tama di kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

"Padahal kalau bicara soal korupsi pengadaan kan banyak. Kemudian kayak misalnya panitia lelang yang kena kasus korupsi juga kan banyak. Yang konflik interest juga banyak kalau bicara urusan ke pengadilan. Tapi kenapa (delik tadi) nggak dipakai?," katanya.

Tama juga menilai UU Tipikor belum mengatur penegakan hukum untuk berbagai jenis korupsi yang terjadi di Indonesia, semisal korupsi politik yang bisa juga disebut trading influence atau perdagangan pengaruh.

"Perdagangan pengaruh ini kan sekarang belum ada deliknya. Tapi korupsi-korupsi yang berhubungan dengan pengaruh kan banyak, berhubungan dengan para politisi yang memperdagangkan pengaruhnya kan juga banyak," tuturnya.

Kata dia, hampir sebagian besar perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah korupsi politik.

Perkara korupsi politik sering disandingkan dengan tindakan suap atau gratifikasi. Padahal, perdagangan pengaruh memiliki dimensi yang berbeda dengan itu.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Belajar dari Italia, Seperti Apa Karantina Wilayah yang Efektif?

Jokowi Janjikan Bantuan ke Pekerja Informal agar Tidak Mudik di Tengah Wabah Korona

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18