BERITA

Hutannya Bagus, Pemerintah Akan Buka Lahan Investasi Hijau di Papua

KBR, Jakarta - Pemerintah berencana menjadikan Papua sebagai lahan 'investasi hijau'.

Untuk menuju ke sana, pemerintah akan melakukan pemetaan potensi terlebih dulu.

"Di sana kan ada karbon ya. Karena di Papua itu salah satu wilayah yang luas hutannya besar dan komposisi hutannya masih bagus. Kemudian punya mangrove juga. Koralnya bagus. Jadi kita ingin ke depan ada kebijakan pemerintah untuk investasi di Papua lebih pada investasi hijau," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seperti dilansir Antara, Senin (24/2/2020).

Selain hutan, mangrove, dan koral, Bahlil menyoroti kekayaan alam Papua lain yang berpotensi digarap seperti perikanan, pala, kakao, dan kopi.

"Nilainya belum kita putuskan, tapi kita lagi membangun pemetaan, membangun kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan pemerintah nantinya bakal memberi insentif khusus bagi investasi hijau yang masuk ke Papua. Insentif itu bisa berupa keringanan pajak seperti tax holiday atau tax allowance, namun rinciannya belum dipastikan.

"Kalau tahun 2020 sudah clear, kita mulai jalan (investasinya)," kata Bahlil.

Lihat Juga: Konflik Nduga Tak Kunjung Usai, Peneliti LIPI Duga Ada Kepentingan Bisnis

Investasi Hijau: Program Kerja Sama Indonesia-GGGI

'Investasi hijau' merupakan bagian dari Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI).

GGGI adalah organisasi internasional yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, beranggotakan puluhan negara, dan sudah bekerja sama dengan Indonesia sejak 2013.

Menurut penjelasan di situs bersama Bappenas dan GGGI, sampai sekarang skema investasi hijau sudah dijalankan di sejumlah provinsi yakni:

<li>DKI Jakarta</li>

<li>Sumatera Utara</li>

<li>Kalimantan Tengah</li>

<li>Kalimantan Timur</li>

<li>Nusa Tenggara Barat</li>

<li>Nusa Tenggara Timur</li></ul>

Wujud 'investasi hijau' di provinsi-provinsi tersebut beragam, mulai dari pengembangan energi terbarukan, restorasi lahan gambut, sampai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam dokumen perencanaannya, GGGI juga menyatakan komitmen bahwa:

"GGGI akan mendukung pemerintah dalam membangun kepercayaan investor, menarik modal yang dibutuhkan, membuat model bisnis hijau berkelanjutan yang menguntungkan di Indonesia, dan membuka peluang yang belum dimanfaatkan," tulis mereka.

"GGGI juga akan mendukung pemangku kepentingan di Indonesia dalam merancang proyek yang memenuhi persetujuan bank (bankability)," lanjutnya.

Editor: Agus Luqman

• Papua
• investasi
• konflik papua
• Konflik Nduga
• rasisme
• tapol Papua
• investasi hijau