BNPT: PBB Tak Mau Urus WNI Eks ISIS

"Jadi UNHCR kasarnya lepas tangan lah, mereka tidak mau mengurus ini. Cenderungnya memaksa diidentifikasi dari negara mana, suruh balik ke negara (asalnya) lagi."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 06 Feb 2020 17:17 WIB

Author

Resky Novianto, Adi Ahdiat

BNPT: PBB Tak Mau Urus WNI Eks ISIS

Kelompok ISIS. (Foto: Wikimedia Commons)

KBR, Jakarta - Anggota Kelompok Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamdi Muluk menyebut nasib warga Indonesia simpatisan ISIS di Timur Tengah tak bisa diserahkan begitu saja ke PBB.

Menurut Hamdi, UNHCR sebagai badan PBB yang mengurus pengungsi, tidak bersimpati kepada pengungsi dari kelompok teroris.

"Opsi sempat dipikirkan kemarin, tapi sepertinya UNHCR sekarang malah lepas tangan. Karena dia (UNHCR) bilang ini kan pengungsi bencana alam atau suaka politik. Ini organisasi teroris, begitu. Internasional tidak bersimpati," kata Hamdi kepada KBR, Kamis (6/2/2020).

"Jadi UNHCR kasarnya lepas tangan lah, mereka tidak mau mengurus ini (eks ISIS). Cenderungnya memaksa diidentifikasi dari negara mana, suruh balik ke negara (asalnya) lagi," tuturnya.


Belum Ada Keputusan Jelas Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

Hamdi Muluk menyatakan sampai saat ini pemerintah Indonesia belum punya keputusan jelas soal pemulangan WNI eks ISIS.

"Keputusan politik belum firm diambil. Keputusan politiknya dipulangkan semua misalnya. Pertama, apakah semua atau dipilih dulu sebagian dipulangkan? Kedua, apakah sekaligus atau bertahap? Kan belum diputuskan juga dan waktunya kapan," ujar Hamdi Muluk kepada KBR, Kamis (6/2/2020).

"Misal, diambil keputusan dalam ratas (rapat terbatas) Februari ini, mulai gelombang (pemulangan) pertama April atau Maret, tapi kan sekarang belum dihitung tepatnya menurut saya, karena harus cermat betul," ujarnya.

Hamdi menegaskan pemerintah perlu membuat perencanaan detail sebelum mengambil keputusan.

"Sangat complicated, jadi menurut saya sebaiknya dihitung betul. Jadi data yang persisnya itu berapa orang sih di sana, siapa saja orangnya, di mana tingkat radikalisasinya. Itu dipetakan semua, di-mapping, di-profiling yang detail. Baru kita bisa hitung anggarannya berapa," kata dia.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Bagaimana Ketersediaan Tenaga Medis untuk Penanganan Covid-19

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Benarkah Ada Microchip Dipasang dalam Vaksin?