Asosiasi Hortikultura Tagih Janji Swasembada Bawang Putih

Ketergantungan terhadap negara lain akan sangat berisiko, apabila terjadi hal-hal yang memaksa dilakukannya pembatasan impor.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 05 Feb 2020 15:27 WIB

Author

Resky Novianto, Adi Ahdiat

Asosiasi Hortikultura Tagih Janji Swasembada Bawang Putih

Pedagang bawang putih menata dagangannya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu (5/2/2020). (Foto: KBR/Wahyu Setiawan)

KBR, Jakarta - Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menagih janji pemerintah soal perkembangan target swasembasa bawang putih 2021.

Target itu sebelumnya disampaikan Menteri Pertanian periode 2014-2019 Amran Sulaiman, menanggapi ketergantungan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Anton Muslim mengatakan Kementerian Pertanian mesti transparan soal perkembangan itu.

"Selama ini bawang putih memang hanya pada bibit, yang terjadi jual beli itu pada bibit. Untuk kebutuhan pasar itu selama ini memang dipasok dari impor. Dengan situasi seperti ini, kita tanya kepada Kementan, rencana swasembada 2021 yang sudah berjalan sampai hari ini sejauh mana? Bisa tidak mereka masuk pasar dalam negeri?" kata Anton kepada KBR, ketika diminta tanggapan soal harga bawang putih saat ini yang tinggi, Rabu (5/2/2020)

Anton Muslim Arbi mengatakan pemerintah mesti fokus dan berusaha memenuhi ketersediaan stok bawang putih dalam negeri.

Ia yakin ketergantungan terhadap negara lain akan sangat berisiko, apabila terjadi hal-hal yang memaksa dilakukannya pembatasan impor. Seperti dalam kasus wabah virus corona Wuhan yang membuat pemerintah ingin membatasi impor komoditas pangan dari Tiongkok.

"Seharusnya selama ini Kementan fokus saja bagaimana ketersediaan stok dalam negeri itu, bisa tidak dipasok daridalam negeri. Selama ini kan kita juga bergantung bahan sayur-sayuran dari Cina," ujar Anton.

Sebelumnya, Pemerintah menyadari untuk mengembalikan kemampuan swasembada bawang putih nasional bukan hal mudah.

Kebutuhan bawang putih nasional mencapai 580 ribu ton pertahun dan 95 persen-nya berasal dari impor.

Menteri Pertanian periode 2014-2019 Amran Sulaiman menargetkan swasembada bawang putih dapat diraih pada 2021.

Menurut kalkulasi, meraih swasembada hanya perlu lahan penanaman bawang putih sekitar 73 ribu hektare. Sementara berdasarkan identifikasi lahan yang sesuai untuk penanaman bawang putih tersedia 600 ribu hektare.

Peneliti: Harus Ada Perluasan Area Produksi Bawang Putih

Sebelumnya, target swasembada bawang putih sudah pernah dievaluasi oleh sejumlah peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni Adi Hadianto, Dea Amanda, dan Prisilia Kristin Asogiyan.

Dalam laporan Analisis Pencapaian Swasembada Bawang Putih Indonesia (2019), mereka mengungkapkan bahwa pencapaian target itu masih jauh dari kenyataan.

"Luas areal (penanaman bawang putih) yang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir dan tingkat produktivitas yang masih rendah menjadi penyebab utama kesenjangan antara produksi dan konsumsi bawang putih di Indonesia, sehingga target swasembada tidak bisa dicapai," tulis Adi dkk. (2019) dalam laporannya.

Menurut data yang dihimpun Adi dkk. (2019), selama periode 2014-2019 Kementan belum pernah berhasil memenuhi target produksi bawang putih nasional.

Dalam beberapa dekade terakhir lahan produksi bawang putih di Indonesia juga cenderung terus menyusut.

Sepanjang periode 1990-1998 luas area panen bawang putih pernah berada di atas 15.000 hektare. Tapi pada periode 2004–2016 luasnya sudah merosot jauh hingga kurang dari 5.000 hektar.

Dengan area tanam 'sesempit' itu, Adi dkk. (2019) menghitung sampai sekarang Indonesia hanya mampu memproduksi bawang putih sekitar 22.000 ton per tahun. Padahal, kebutuhan konsumsinya sudah mencapai kisaran 570.000 ribu ton per tahun.

Setiap tahun Indonesia pun harus menutup kekurangan ratusan ribu ton bawang putih dengan cara impor.

Demi memperbaiki kondisi tersebut, mereka menyarankan pemerintah supaya memperluas area tanam dan membuka sentra-sentra produksi bawang putih baru.

"Untuk itu diperlukan luas areal tanam sekitar 70 ribu hektare untuk menutupi kekurangan produksi 500 ribu ton, atau 80 ribu hektare untuk menutupi kekurangan produksi 600 ribu ton," jelas Adi dkk. (2019). 


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada