Warga Pulau dan Pesisir Terancam Industri, Kedua Paslon Didesak Beri Solusi Konkret

"Karena negara tidak sanggup untuk memulihkan atau melakukan perlindungan pada wilayah kelola masyarakat di sana, tidak mampu mendorong kemandirian pangan berbasis pulau,"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 22 Feb 2019 11:12 WIB

Author

Astri Yuanasari, Astri Septiani, Muthia Kusuma, Kurnia

Warga Pulau dan Pesisir Terancam Industri, Kedua Paslon Didesak Beri Solusi Konkret

Ilustrasi: Masyarakat pesisir di Papua Barat. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Jatam, Walhi , Kiara, Kontras, Aman, dan JPIC OM, menuntut komitmen dari calon presiden untuk menghadirkan keselamatan bagi rakyat dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka menilai kedua calon presiden sama sekali tidak menyinggung dan mendebatkan persoalan krisis dan masalah di pesisir pulau-pulau kecil seperti ekspansi pertambangan migas, perkebunan sawit, tebu, HTI, reklamasi pantai, dan pengembangan pariwisata berbasis industri.

Industri Pariwisata dan Perkebunan Ancaman Kawasan Pesisir

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang menyebutkan  perkebunan dan pariwisata yang mulai menggerus kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Pembangunan kolam restauran apung yang berdampak pada bidang akses nelayan itu menjadi berkurang ya, akses nelayan ke kawasan-kawasan tersebut. Akses nelayan ke pesisir makin sulit itu. Yang berikut privatisasi pulau kecil. Berikut di pulau Sumba misalnya, cerita tentang penjarahan ya, sekitar 86% milik pengusaha," tutur Umbu, Rabu, (20/2/2019).

Umbu menyayangkan permasalahan di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dibicarakan ketika debat. Menurutnya, meskipun pulau-pulau kecil tidak memiliki pemilih yang berjumlah besar di Pemilu, namun keresahannya patut diangkat dan masing-masing calon presiden dan wakil presiden  serius mendorong penyelamatan pesisir dan pulau kecil dari seluruh kegiatan yang tidak menguntungkan masyarakat setempat.

Dua Capres Tak Punya Solusi Konkrit


Menurut Ketua Harian DPP KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)  Marthin Hadiwinata  kedua pasangan Capres-Cawapres yang sedang melaju di Pemilu 2019 tak memiliki solusi konkrit untuk perlindungan hak bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Padahal kata Marthin, sebagian besar masyarakat pesisir dan nelayan di pulau kecil berada dalam garis kemiskinan.

Ia menilai, meski Jokowi  sempat menyinggung soal konektivitas dan Prabowo menyebut soal kesenjangan, tapi keduanya tak punya solusi konkrit soal ini. Ia juga menilai, pembangunan infrastruktur saat ini tak berdasarkan perencanaan ruang laut yang bisa melindungi masyarakat pesisir.

"Dari kedua calon belum ada hal yang lebih spesifik terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Keduanya  belum mengelaborasi lebih lanjut bagaimana konsep perlindungan hak masyarakat nelayan dan pesisir terhadap tempat tinggalnya,  wilayah tempat menangkap ikan dan lain-lain," kata Marthin pada KBR, Kamis (21/02/19).

Marthin menambahkan, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh calon terpilih yaitu peningkatan produksi perikanan agar nelayan dan masyarakat pesisir mendapatkan manfaat dari produksi tersebut. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat pesisir dan nelayan juga harus ditingkatkan oleh pasangan terpilih.

Menolak Privatisasi Pulau yang Merugikan


Menanggapi desakan itu,  Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan Paslon 01 menolak privatisasi pulau yang merugikan negara. Arya mengatakan, adanya pariwisata di pulau privat merupakan suatu hal yang krusial dan perlu diperhatikan.

Ia mengklaim, Paslon 01 akan melakukan penegakkan hukum terkait privatisasi pulau.

"kita pasti kedepan akan ada penegakkan-penegakkan hukum untuk mengembalikan kalau ada pulau-pulau yang selama ini diprivatisasi itu kita kembalikan kepada pulau yang memang sesuai dengan aturan mainnya saja. Pengembangan pariwisata sih dan nelayan yang diutamakan apa lagi yang di pinggir pantai yang memang mereka nelayan-nelayan kecil yang tidak punya kapal-kapal yang besar itu kedepannya ini makin diberdayakan," kata Arya pada KBR, Kamis (21/02/19).

Arya menambahkan, paslon 01 juga akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir pantai dan mewujudkan kesejahteraan mereka. Selain itu kata Arya, dana desa juga menjadi solusi Jokowi untuk memperbaiki infrastruktur daerah

"Dengan dana desa juga yang masuk ke pulau-pulau terluar juga akan membantu memperbaiki infrastruktur-infrastruktur dasar yang selama ini tidak  terpenuhi," kata Arya.

Tegakkan Aturan Main Pengelolaan Pulau


Senada disampaikan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Juru bicara BPN Prabowo-Sandi , Faldo Maldini mengklaim akan peduli dan berpihak kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau terujung dan terluar, yang menjadi perbatasan dengan negara lain.

BPN Prabowo-Sandi menilai pola pengelolaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil ini harus diubah.

"Bagaimana caranya masyarakat di pulau-pulau terluar itu merasakan hadirnya pemerintahan. Belum lagi kita lihat tidak sedikit pihak swasta, perseorangan dari dalam dan luar negeri, yang tiba-tiba punya pulau di Indonesia. tentu itu harus jadi perhatian pemerintah, dalam arti kita tetap membuka kerja sama, tapi yang paling penting aturan mainnya ditegakkan," katanya kepada KBR.


Kemandirian Pangan Berbasis Pulau


Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur menilai ketergantungan masyarakat di pulau-pulau kecil terhadap pemerintah masih sangat tinggi. Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang mengatakan, pemerintah tidak mampu mendorong kemandirian pangan berbasis pulau, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi.

"Kita bisa cek kok, hampir semua orang-orang di pulau kecil adalah orang-orang yang tingkat ketergantungan terhadap negaranya kan tinggi sekali, mulai dari penerima raskin, PKH, dan lainnya. Artinya kehidupan mereka lebih banyak ditopang oleh negara. Karena negara tidak sanggup untuk memulihkan atau melakukan perlindungan pada wilayah kelola masyarakat di sana, tidak mampu mendorong kemandirian pangan berbasis pulau, tidak mampu mendorong diversifikasi  pangan di pulau-pulau, akhirnya ketergantungan masyarakat di pulau-pulau kecil terhadap negara menjadi tinggi," kata Umbu pada KBR, Kamis (21/2/2019).

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Aktif di Dunia Maya, Perempuan Rentan Radikal

Mau Lawan Bullying? Mari Kembali ke Keluarga

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17