Karhutla Riau, Walhi Desak Pemerintah Audit Perizinan Lahan

"Siapa yang menguasai tanah di lahan gambut yang terbakar, konsesi siapa yang berada di situ. Dari situ, jika ada titik api kita sudah tahu siapa yang bertanggung jawab."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 22 Feb 2019 00:06 WIB

Author

Heru Haetami, Dian Kurniati

Karhutla Riau, Walhi Desak Pemerintah Audit Perizinan Lahan

Petugas memadamkan kebakaran lahan di kawasan hutan konservasi Dumai, Riau, Minggu (3/2/2019). (Foto: ANTARA/Aswaddy Hamid)

KBR, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mendesak pemerintah serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi sampai saat ini di Riau.

Dalam dua bulan terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah melalap lebih dari 800 hektare lahan.

Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah agar penanganan kebakaran hutan dan lahan berhasil.

Menurut Wawan, pemerintah harus segera memulihkan lahan gambut yang rusak dan menjaga hutan gambut yang tersisa. Selain itu, pemerintah juga harus lakukan audit terhadap seluruh perizinan terutama pemilik izin lahan yang berpotensi mudah terbakar.

Hasil audit, kata Riko, juga mesti dipublikasikan agar bisa semua pihak bisa mengantisipasi keberadaan titik api saat terjadi kebakaran.

"Pemerintah perlu melakukan audit dan review seluruh perizinan dan pemilik lahan di lahan gambut yang punya potensi mudah terbakar. Ini harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu membuka informasinya ke publik, siapa-siapa yang menguasai tanah di lahan gambut yang terbakar, siapa-siapa konsesi yang berada di situ. Dari situ, jika ada titik api kita sudah tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian hotspot," kata Riko Kurniawan ketika dihubungi KBR, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Direktur WALHI Riau Riko Kurniawan juga meminta Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan kepala daerah yang wilayahnya rawan karhutla, agar segera melakukan pemulihan gambut secara masif.
Ia juga mendesak pemerintah menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku atau yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

"Siapapun yang melakukan pembakaran lahan harus di tangkap," kata Riko.

Selama ini, kata Riko, aparat lebih sering menangkap pelaku lapangan yang diperintahkan membakar lahan. Sedangkan pemilik kuasa atas lahan lepas dari jerat hukum.

Perintah Presiden


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Gubernur Riau Syamsuar mengebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Syamsuar berjanji segera mengumpulkan pejabatnya untuk berkoordinasi menangani karhutla. Apalagi, asap kebakaran lahan dikhawatirkan sudah menyebar hingga Singapura dan Malaysia.

"Kita tahu Riau ini langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, dan kita ingin menjaga marwah negeri ini agar di masa mendatang tidak ada lagi karhutla. Dan itu bisa menimbulkan asap yang menganggu anak sekolah dan kehidupan kita semua," kata Syamsuar usai pelantikan gubernur di Istana Negara, Rabu (20/2/2019).

Syamsuar mengklaim bakal memprioritaskan penanganan karhutla di Riau di awal pemerintahannya. Syamsuar juga berjanji bakal segera menggelar rapat koordinasi untuk menentukan status kebencanaan karhutla di Riau.

Syamsuar mengatakan akan segera mendatangi semua kabupaten/kota di Riau untuk memastikan persiapan dan penanganan karhutla. Ia juga bakal menggencarkan sosialisasi, agar masyarakat semakin aktif mencegah karhutla saat kemarau.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.