Share This

Zakat, Pemerintah Siapkan Perpres untuk Pungut dari Gaji PNS

"Dia bisa mengajukan keberatan. Jadi ini bukan paksaan, tapi sebenarnya lebih pada imbauan,"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 06 Feb 2018 10:03 WIB

Ilustrasi: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan zakat mal kepada 2.050 mustahiq (penerima zakat) se-Kota Kediri dalam bentuk beasiswa, bedah rumah, santunan; dan berbagai model program ekonomi, Senin (29/01). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah tengah mempersiapkan   Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pungutan zakat sebesar 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim. Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, kebijakan itu dibuat karena pemerintah ingin menghimpun dana zakat ASN yang potensinya mencapai puluhan triliun.

Lukman memastikan aturan itu hanya berupa imbauan, karena ASN tetap bisa menyalurkan zakatnya secara mandiri.

"Jadi ini memang hanya diberlakukan untuk PNS atau ASN yang muslim, karena kewajiban zakat hanya kepada umat Islam. Dan bagi PNS atau ASN muslim yang keberatan gajinya atau honornya dipungut sebagian, 2,5 persen, untuk zakat, dia bisa mengajukan keberatan. Jadi ini bukan paksaan, tapi sebenarnya lebih pada imbauan," kata Lukman di komplek Istana Kepresidenan, Senin (05/02/2018).

Lukman mengatakan, pemerintah akan menugaskan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memungut dan mengelola zakat para ASN. Kata Lukman, di Indonesia terdapat sekitar 4 juta ASN yang kebanyakan beragama Islam. Kata dia, pemerintah masih menghitung potensi zakat tersebut, karena pada tahun lalu Baznas hanya mampu menghimpun dan menyalurkan zakat sekitar Rp 7 triliun.

Lukman berujar, Perpres soal pungutan zakat bagi ASN muslim tersebut akan terbit dalam waktu dekat dan bakal segera berlaku. Dalam aturan itu juga akan diatur mekanisme bagi ASN muslim yang ingin menyalurkan zakatnya sendiri, dengan menyampaikan permohonan ke instansi masing-masing.

Editor: Rony Sitanggang


 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.