KBR, Banyumas– Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Semarang, Jawa Tengah menggerebek tiga gudang pabrik jamu diduga illegal di Banyumas, Jawa Tengah, Kamis petang hingga malam (8/2/2018). Kepala BPOM Semarang, Endang Pudjiwati mengatakan tiga gudang itu digunakan untuk menyimpan jamu-jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Selain itu, pabrik yang memproduksi jamu tersebut tak memiliki izin produksi.
Dia menjelaskan, tiga gudang tersebut berada di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Gudang tersebut dimiliki oleh seorang bernama BH.
Endang mengungkapkan, diduga BH memproduksi jamu ilegal di pabrik yang mengandung BKO di rumah kosong. Sepintas lalu, gudang kosong itu tak tampak sebagai pabrik. Sedangkan pengemasan dilakukan di rumah yang tidak jauh dari pabrik.
Sejauh ini, kata Endang, BPOM mengidentifikasi terdapat tujuh jenis jamu yang diproduksi, mulai dari jamu pegel linu hingga jamu yang dijanjikan menghilangkan berbagai penyakit. Tetapi, lantaran menggunakan BKO jamu itu membahayakan dan merugikan konsumen.
“Jadi sebenarnya kami ingin memberantas obat ilegal, ya. Jadi obat itu termasuk obat tradisional dan kosmetik, dan lain-lain. Jadi kami ingin memberantas itu. Jadi kami lidik, kami turun, dan kami juga bersama-sama dengan Polsek dan Dinas Kesehatan. (Pelanggarannya?) Memproduksi obat tradisional tanpa izin dan mengandung obat kimia,” kata Endang Pudjiwati, Jumat (9/2/2018).
Kepala BPOM Semarang, Endang udjiwati menerangkan, dari pabrik dan gudang jamu tersebut, BPOM Semarang menyita barang bukti berupa alat pencetak jamu, kemasan siap isi, bahan baku jamu, obat kimia dan jamu siap edar dengan perkiraan nilai mencapai Rp 250 juta lebih.
Endang menambahkan, BPOM juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan obat illegal di masing-masing kabupaten/kota. Tim Satgas dibekali dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah. Penggerebekan ini, juga salah satu hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh tim satgas.
Editor: Rony Sitanggang
"Menyatakan terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"
"Pedoman ini dibuat setelah mendengar masukan dari para pejabat terkait, dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya,"
"Pencegahan penularan menjadi amat sangat mutlak. Kalau itu tidak dikerjakan, kasus akan bertambah terus dan rumah sakit akan semakin penuh."
"Ini sebenarnya ironi. Ketika kita berusaha menurunkan emisi dari industri fossil fuel. Tapi di sisi lain kemudian yang dianggap sebagai alternatif dalam tanda kutip, itu juga tidak kalah merusaknya."
"Jaminan perlindungan keselamatan harus diberikan kepada anak korban, juga kepada keluarganya, mengingat pelaku dari peristiwa ini adalah seorang aparat penegak hukum."
"Di Indonesia kalau bicara wisata nusantara, cuma tiga momentumnya. Lebaran, Natal dan Tahun Baru, sama libur sekolah."
Penerapan protokol kesehatan sangat berpengaruh pada kinerja pelaku usaha
Mayoritas pasien berasal dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
selama ini, ada beberapa dokter yang kesulitan mendapat rumah sakit hingga akhirnya meninggal.
"Sudah kami laporkan ke Bapak Presiden untuk mendapat persetujuannya, adalah pariwisata berbasis vaksin,"
"Usaha mikro dan kecil yang jumlahnya 64 juta masih kesulitan. Maka itu perlu pendampingan usaha mikro untuk memperoleh NIE," 
Ivermektin merupakan obat keras dengan efek samping berbahaya. Bisa saja digunakan sebagai salah satu terapi di dalam pengobatan Covid-19, namun harus dengan resep dokter dan pengawalan dokter.
"Jadi yang tidak menggunakan masker kami beri sanksi, perusahaan, restoran, hotel, perkantoran, pabrik apapun tempat usaha, unit kegiatan yang melanggar kami beri sanksi."
"Hari ini tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia untuk semakin terbenam kepada otoritarianisme."
Bima Haria Wibisana menjelaskan, dokumen hasil detail TWK pegawai KPK itu bisa dibuka jika ada ketetapan dari pengadilan. Kata dia jika asal menyampaikan hasil itu, bisa melanggar aturan.
Dari semula hanya 106 rumah sakit, per 17 Juni ditambah menjadi 140 rumah sakit
Selama ini tes korona pada anak, kebanyakan hanya setelah ada anggota keluarganya yang positif Covid-19
Keterangan dari lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan untuk menentukan arah rekomendasi
Bima beralasan, jawaban itu bisa memengaruhi hasil penyelidikan Komnas HAM
Nilai-nilai toleransi disebarkan lewat kolaborasi dengan berbagai komunitas anak muda
