Share This

Diduga Terima Fee 12 M Politikus Golkar jadi Tersangka Suap Proyek di Bakamla

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka yaitu FA."

BERITA , NASIONAL

Kamis, 15 Feb 2018 10:59 WIB

Anggota DPR Fayakhun Andriadi usai menjalani pemeriksaan di KPK (10/10/17). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status Fayakhun Andriadi, Anggota DPR   menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Fayakhun merupakan tersangka keenam dalam  kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebutkan Fayakhun diduga menerima hadiah terkait proses pembahasan rencana kerja dan anggaran  2016 yang akan diberikan kepada Bakamla.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi dan mencermati fakta persidangan, KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka yaitu FA. Anggota DPR RI periode 2014- 2019," ujar Alexander di Gedung KPK, Rabu (14/02).

Dalam kasus tersebut Fayakhun diduga menerima fee  Rp. 12 miliar dari total anggaran Bakamla sebesar  Rp. 1,2 Triliun. Uang diberikan   sebanyak 4 tahap  dari Fahmi Darmawansyah melalui Muhammad Adani Okta.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.