KBR68H, Jombang - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, Jawa Timur mencopot 2.500-an alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif.
Kepala Satpol PP Jombang Imam Sutrisno mengatakan, alar peraga kampanye itu melanggar peraturan kampanye. Pelanggaran itu di antaranya adalah pemasangan alat peraga di daerah bebas kampanye dan pemakuan di pohon.
"Saya kira rata-rata baik di perkotaan maupun di pedesaan, namun demikian yang kita utamakan pertama adalah di lingkungan perkotaan. Namun demikian secara berurutan dari hari ke hari akan kita laksanakan kalau bisa menjangkau ke seluruh kecamatan dan juga dari Panwaslu akan melibatkan Panwascam," kata Kepala Satpol PP Jombang Imam Sutrisno, Selasa (04/02).
Kepala Satpol PP Imam Sutrisno menambahkan, pencopotan itu merupakan permintaan Komisi Pemilihan Umum Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, KPU setempat mengaku sudah memberikan teguran tertulis pada peserta pemilu terkait pelanggaran tersebut. Dalam teguran itu, KPU Jombang mengancam akan mencopot alat peraga yang melanggar aturan kampanye.
Editor: Antonius Eko
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
"Pohon adalah masalah bipartisan (netral dari politik), semua orang mendukung pohon," kata Presiden AS Donald Trump di pertemuan tahunan WEF.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Virus Corona bisa mengakibatkan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak gagal berfungsi, hingga dapat menyebabkan kematian.
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."