Perspektif Baru: Memperbaiki Pendidikan Seperti Membangun Tim Sepak Bola (1)

Yang harus pertama dibenahi adalah guru.

BERITA

Minggu, 09 Feb 2014 14:04 WIB

Author

Citra Dyah Prastuti

Perspektif Baru: Memperbaiki Pendidikan Seperti Membangun Tim Sepak Bola (1)

Perspektif Baru, Retno Listyarti, pendidikan, guru

KBR68H, Jakarta – Bicara soal pendidikan di Indonesia sama artinya dengan bicara soal masa depan negeri ini. Retno Listyarti termasuk yang khawatir soal ini. Menurut pratisi pendidikan dan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia ini, pendidikan Indonesia dalam 10 tahun terakhir diwarnai berbagai kemunduran. Setelah ditetapkannya Ujian Nasional sebagai syaraat kelulusan siswa, terjadi insiden-insiden negatif termasuk bunuh dirinya siswa yang tidak lulus. Berbagai penilaian internasional juga menunjukkan rendahnya kualitas siswa-siswa Indonesia dibandingkan para siswa di negara-negara lain. 


Retno Listyarti mengatakan yang pertama harus benar-benar dibenahi ialah guru. Itu karena tidak mungkin menciptakan murid kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Tidak mungkin menciptakan murid kritis kalau gurunya tidak kritis. Kedua adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah karena mereka adalah penjaga mutu terdepan. Sebenarnya guru bukan satu-satunya faktor dari kualitas pendidikan yang buruk. 


Dan menurut Retno, membangun kualitas guru dan pendidikan seperti membangun tim sepak bola. Lalu apa saja yang diperlukan demi mencapai kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik? Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Retno Listyarti. 


Kita mengetahui bahwa untuk membangun suatu bangsa harus membenahi dan melakukan investasi yang secara serius dalam bidang pendidikan. Bagaimana kualitas atau potret pendidikan Indonesia hari ini?


Kalau ingin melihat ukurannya, barangkali kita menggunakan 10 tahun terakhir saja, yaitu ketika ujian nasional dijadikan penentu kelulusan. Ketika itu Wakil Presiden Yusuf Kalla memaksakan ujian nasional menjadi penentu kelulusan. Saat itu diberlakukan banyak insiden, di antaranya adalah kasus bunuh diri anak-anak. Mereka yang tidak lulus satu mata pelajaran saja di ujian nasional maka dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengulang kecuali menggunakan paket C untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan paket B untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).


Apa hasil evaluasi setelah sepuluh tahun?


Dalam sepuluh tahun terakhir, kita bisa merujuk pada assessment (penilaian) internasional. Misalnya, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dilakukan pada 2003, 2006, 2009 dan terakhir 2012. Dari hasil TIMSS yang merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan anak didik kita, ternyata daya nalar anak Indonesia terendah. Daya nalar yang dinilai di sini adalah matematika dan sains. Anak-anak kita memiliki daya nalar paling rendah yaitu ketika diberikan beberapa kasus atau beberapa fakta dan data, mereka  tidak mampu melakukan analisa. Tentu saja ketika tes dilakukan TIMSS maka ranking Indonesia di papan bawah, kalau tidak salah nomor tiga dari bawah pada 2003.


Dimana posisi Indonesia kalau kita komparasikan, katakanlah dengan 10 negara anggota ASEAN?


Terbawah bahkan lebih rendah dari Vietnam. 


Apa yang akan terjadi beberapa puluh tahun lagi kalau pendidikanya seperti itu?


Ini membahayakan sekali karena sebenarnya bukan hanya TIMSS saja yang memperkuat bahwa anak-anak Indonesia yang berkualitas rendah. Bahkan kita lebih rendah dari Palestina. Anak-anak negeri yang berkecamuk perang itu lebih bernalar dari anak-anak kita. 


Kemudian kalau kita mengunakan Program for International Student Assessment (PISA), yaitu  kemampuan anak dalam membaca dan menganalisis bacaan, ternyata kita juga paling rendah. Bahkan anak-anak kita dalam hasil riset itu menunjukan tragedi nol buku. Anak-anak indonesia hanya membaca dua puluh tujuh halaman buku dalam satu tahun. Artinya, satu halaman dibaca selama 14 hari. Sebenarnya tidak ada buku yang dicetak 27 halaman, sehingga anak-anak Indonesia tidak menyelesaikan satu buku pun dalam satu tahun. Nilai PISA yang tertinggi adalah anak-anak Finlandia yang menyelesaikan 300 halaman dalam waktu lima hari. 


Ini menunjukan bahwa budaya membaca kita sangat rendah. Kemampuan anak-anak yang rendah pun dibuktikan dengan hasil PISA. Ketika anak-anak diberikan bacaan, kemampuan mereka memahami teks bacaan tadi memiliki nilai yang rendah.


Kualitas anak didik juga ditentukan oleh kualitas guru. Bagaimana kualitas guru di Indonesia hingga anak didiknya seperti itu? 


Sebenarnya guru bukan satu-satunya faktor dari kualitas pendidikan yang buruk. Guru pun adalah korban dari sebuah sistem yang tidak bagus. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pearson, yaitu suatu lembaga riset pendidikan yang berada di Eropa, sistem pendidikan Indonesia terburuk  bersama tiga negara lainnya. Kalau berbicara sistem pendidikan, maka hal itu dianggap bahwa sistem pendidikan ini tidak mampu mengembangkan guru dan murid. Guru tidak bisa  meningkatkan kualitasnya sendiri tanpa didukung oleh sistem. Dalam hal ini, kalau kita mengunakan data World Bank tahun 2012, dinyatakan Indonesia berada di urutan 12 dari 12 negara Asia yang diteliti World Bank dimana gurunya dinyatakan berkualitas rendah.


Jadi sangat logis bahwa kualitas anak didik yang buruk atau terendah, dan gurunya juga buruk.


Sistem pendidikannya juga buruk. Membangun kualitas guru dan pendidikan seperti membangun tim sepak bola. Kalau kita ingin membangun tim yang kuat, maka yang dibutuhkan adalah, pertama, “para pemain” dalam hal ini para guru yang bisa memperkuat tim. Kedua, pemain-pemain bola pun tidak bisa menjadi andal kalau tidak pernah latihan. Para guru  harus dilatih.  Kemudian harus ada tempat latihan. Juga harus didukung banyak hal seperti strategi untuk memenangkan pertandingan dan pelatih. Masalahnya ialah sistem pendidikan. Misalnya, guru-guru Finlandia yang konon terbaik di dunia dibawa ke Indonesia mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi sistem yang seperti ini. 


Bagaimana kriteria guru yang baik atau berkualitas itu? Apa kualifikasi dan kompetensi yang perlu dimilikinya? 


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, maka guru berkualitas atau berkompetensi itu ditentukan oleh empat hal. Pertama adalah kompetensi pedagogik, guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar. Kedua adalah kompetensi profesional, guru tidak sekadar hanya datang lalu mengajar dan pulang namun dia punya aktivitas pendukung lain untuk memaksimalkan profesionalismenya. Misalnya, ia aktif berorganisasi. Ketiga adalah kompetensi kepribadian. Yang terakhir adalah kompetensi sosial.


Untuk meningkatkan profesionalisme guru, ia juga harus membeli buku, membaca, melakukan riset, dan lainnya. Apakah hal-hal itu disediakan oleh negara kita?


Sebenarnya tidak. Kalau kita melihat masalahnya, guru betul-betul korban dari sebuah sistem. Tunjangan sertifikasi yang ada bukanlah tunjangan yang mampu meningkatkan kualitas guru. Tunjangan sertifikasi itu hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru karena selama bertahun-tahun para guru dibayar sangat rendah. Artinya, bagi saya sertifikasi tersebut adalah pemerintah membayar utang ke guru yang selama ini bertahun-tahun dibayar terlalu murah oleh negara. Kalau mengenai bagaimana membangun kualitas yang terpenting adalah melakukan pelatihan tadi. Membangun pelatihan ini yang tidak disediakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di negeri ini pembicaraan tentang membangun kapasitas guru sangat sedikit. Bahkan APBD berbagai kotamadya dan kabupaten tidak mencantumkan kualitas guru. Mereka hanya berharap dari pemerintah pusat. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang memiliki APBD begitu besar pada 2013 lalu tidak mencantumkan tentang pemenuhan kapasitas guru dalam jumlah besar. Jumlahnya sangat kecil dan hanya untuk guru sekolah dasar (SD). Kalau kita bicara tentang bagaimana guru harus meningkatkan kapasitasnya dengan membeli buku dan kebutuhan lain-lain, memang pemenuhannya harus diciptakan. Tetapi problemnya ialah regulasi yang menghadang. Misalnya, regulasi mengajar 24 jam bagi guru. Seandainya saya adalah seorang guru untuk bidang pendidikan dan kewarganegaraan (PKn) mengajar dua jam selama satu minggu dalam satu kelas. Kalau harus memenuhi 24 jam untuk mengejar sertifikasi, maka saya harus mengajar 12 kelas dengan rata-rata 36 murid tiap kelas. Artinya, murid saya lebih dari 400 siswa.


Kalau jam belajar begitu panjang, apakah Ibu memiliki waktu melakukan persiapan dan riset untuk materi pelajaran di kelas?


Hal tersebut menjadi sulit. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Finlandia, Norwegia, atau Denmark, mereka hanya memperbolehkan guru mengajar 16 jam dalam satu minggu atau dalam satu hari tidak boleh lebih dari empat jam. Jadi setelah guru mengajar empat jam, maka berikutnya ia harus membuat persiapan mengajar, membaca buku, belajar, dan lain-lain. Guru Indonesia kelelahan mengajar dan lupa belajar. Sebenarnya kalau kita mau membangun, regulasinya harus diubah. Artinya jumlah murid tidak boleh besar. Kalau rata-rata di Eropa adalah 20 siswa hingga 25 siswa. Kemudian guru seharusnya tidak boleh mengajar 24 jam. Ini setelah sertifikasi guru diberikan,  pemerintah malah bersikap seolah-olah tidak rela kalau guru “banyak menganggur” dan guru justru disuruh banyak mengajar. Padahal tugas guru tidak hanya mengajar dan ini yang tidak dipahami. Untuk meningkatkan kualitas guru, para guru harus membaca dan melakukan riset. Kapan waktunya untuk hal-hal tersebut diberikan? Guru tidak memiliki waktu apalagi bagi para guru yang rumahnya jauh dari sekolah.


Kalau dulu ada “pabrik guru” seperti Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Jadi ada institusi-institusi yang secara khusus melakukan rekruitmen terhadap para guru. Apakah itu sudah tidak ada pada hari ini?


Tidak ada. Dulu yang pertama kali dihapus ialah SPG, Sekolah Guru Olah raga (SGO), dan Sekolah Guru Agama (SGA). Itu dilakukan dengan harapan para calon guru menempuh pendidikan saja di sekolah menengah atas (SMA) lalu melanjutkan ke IKIP. Ketika itu IKIP tidak dihapus. Sesudah penghapusan itu tiba-tiba ada kebijakan baru yaitu menghapus IKIP. Niat awalnya adalah untuk meningkatkan seolah-olah guru lebih baik dengan dijadikan universitas. Yang terjadi ternyata, misalnya, ada 10 fakultas pada universitas tersebut tapi fakultas keguruannya hanya satu. Akhirnya sekolah guru menjadi kalah. Kalahnya pun berkali-kali dengan dihilangkannya IKIP. Ditambah lagi, berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berkualitas rendah. Di Indonesia hanya ada 37 LPTK negeri, sementara berbagai LPTK swasta berjumlah hampir 800 di seluruh Indonesia. Kualitasnya tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. 


Ada kesan seolah-olah pendidikan menjadi komoditas yang diperjual belikan sehingga pemerintah mengobral izin kemudian sekolah-sekolah guru swasta banyak sekali menjamur.


Betul, prosesnya berlangsung begitu mudah dan tidak dipantau, tidak dievaluasi baik kinerjanya maupun lulusannya, dan lain-lain. Padahal sektor ini seharusnya tempat awal pembenahan,  sehingga ketika para guru lulus mudah melakukan pembenahan. Sebenarnya ada dua pola untuk melakukan pelatihan guru. Pertama, pemerintah harus membenahi total LPTK dan tidak mudah memberi izin kepada LPTK swasta. Sekarang LPTK swasta tersebut harus diaudit dan juga haru,s dievaluasi. Kalau memang tidak bagus mutu dan pelaksanaannya maka bubarkan saja.  Ada pola-pola yang seharusnya dibangun. Pelatihan-pelatihan guru seharusnya bersikap berkesinambungan, berkelanjutan dan masif. Namun pemerintah justru tidak melakukan itu. Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan hal itu. Kami melakukan survey di 29 kota dan kabupaten hasilnya ternyata 62% guru SD tidak pernah mendapatkan pelatihan bahkan hingga menjelang pensiun. Ada satu guru berumur 57 di daerah Pandeglang, ketika mengisi kuisioner kami, ia menyatakan baru mendapatkan pelatihan satu kali selama menjadi guru yaitu pada 1980. Maka tidak heran kualitas guru rendah. Kalau kita bicara mengenai tetangga kita Singapura, guru-guru mereka dilatih 100 jam per orang per tahun. Pelatihan tersebut dibagi 10 kali dalam setahun, dan selama pelatihan murid-muridnya diliburkan. Jadi anak-anak di Singapura hanya masuk 192 hari dari 365 hari, tapi kualitas pendidikan mereka nomor satu.


Perspektif Baru disiarkan jaringan radio KBR68H setiap Minggu pukul 8.30-9.00 WIB. 


Baca lanjutannya di sini: Perspektif Baru: Memperbaiki Pendidikan Seperti Membangun Tim Sepak Bola (2)


 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada