Hakim MK dari Politisi, Mana Mungkin Netral?

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR mengaku telah menerima tujuh nama yang mendaftarkan diri sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Enam diantaranya adalah akademisi dan satu orang politikus Senayan.

BERITA

Jumat, 21 Feb 2014 21:38 WIB

Author

Pebriansyah Ariefana

Hakim MK dari Politisi, Mana Mungkin Netral?

hakim MK, politik

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR mengaku telah menerima tujuh nama yang mendaftarkan diri sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Enam diantaranya adalah akademisi dan satu orang politikus Senayan.

 

Lalu timbul pertanyaan, apakah mereka pantas menjadi Hakim MK? Sebab sudah ada preseden buruh ketika hakim berlaltarbelakang politisi menjadi hakim MK. Akil Mochtar ditangkap karena dituduh menerima suap belasan kasus sengketa pilkada.

 

Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) yang juga pakar hukum tata negara, Refly Harun menjawab pertanyaan itu. Berikut petikan wawancaranya:

 

Banyak orang mengatakan tidak yakin  calon-calon yang berasal dari politisi bisa netral, Anda dalam posisi seperti itu juga?

Saya pada posisi yang menyesalkan Perpu atau yang sudah menjadi Undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Sehingga kita tidak punya mekanisme untuk mengejewantahkan prinsip pemilihan hakim konstitusi yang tercantum dalam Undang-undang MK sendiri yaitu prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.


Selama ini hakim konstitusi itu kalau MA main tunjuk saja, Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim konstitusi tanpa proses seleksi apalagi partisipasi. Kemudian presiden juga begitu, tahun 2008 presiden pernah mendayagunakan Wantimpres untuk melakukan proses seleksi, lumayan pada waktu itu. Tapi setelah itu kemudian presiden kembali pada tabiat awal yaitu main  tunjuk, terakhir Patrialis Akbar ditunjuk tanpa proses seleksi sehingga kemudian Keppres dibatalkan oleh PTUN karena gugatan masyarakat tetapi sekarang dalam proses banding.


Kalau DPR, kita tahu DPR selamanya mau melakukan fit and proper test. Tapi hasil sudah ditentukan di belakang layar. Biasanya orang-orang yang dekat dengan kalangan partai politik bahkan anggota partai politik itu sendiri yang akan terpilih. Kalau sudah begitu ya bagaimana mungkin bisa netral, padahal syarat hakim konstitusi itu harus negarawan.


Negarawan itu memang mengukurnya tidak mudah, tetapi menurut saya salah satu yang bisa diukur negarawan itu harus bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok, partai politik, dan sebagainya. Kita tidak bisa melihat apakah orang itu netral atau tidak tetapi yang kasat mata itu adalah misalnya membatasi kalau dia tidak boleh berasal dari partai politik dalam jangka sekian waktu.


Karena kalau dia berasal dari partai politik sudah pasti orang-orang partai politik itu orang yang tunduk pada garis komando partai, kalau dia tidak pernah mengikuti garis komando partai namanya bukan kader partai politik yang baik.


Sekarang karena tidak ada instrumen yang bisa memperbaiki proses pemilihan ini, kita pasrah saja?

Tidak pasrah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini kita tahu bahwa akan ada dua hakim konstitusi dari DPR yang harus diisi. Karena itu menurut saya kita harus mendesak DPR untuk membuat aturan internal yang mengejewantahkan empat prinsip tadi yaitu transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.


Saya dengar Komisi III memang sudah mulai melakukan pembicaraan itu dan kemudian salah satunya adalah mereka akan membentuk semacam dewan pakar atau apa untuk ikut melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Tetapi kita desak juga bahwa dewan pakar apapun namanya itu harus memiliki mandat yang jelas, contohnya dewan pakar ini bisa mengatakan seseorang tidak layak untuk jadi hakim konstitusi.


Kalau sudah tidak layak maka jangan dipilih, nanti kalau misalnya seseorang dikatakan tidak layak menjadi hakim konstitusi lalu tetap dipilih ya sama saja bohong. Jadi dia semacam test-er kalau kita mau beli bola lampu itu dites dulu, kalau yang mati tidak boleh dijual kalau yang hidup boleh dijual tapi dibeli atau tidak tergantung pembeli.


Tetapi kalau misalnya fit and proper tes atau uji kelayakan yang dilakukan oleh dewan pakar itu semacam lips service saja terpulang kepada DPR mau memilih atau tidak dari calon-calon yang diajukan ya sama saja bohong, ini seperti halnya mencari legitimasi. Kedua kita harus juga mengawal proses pemilihan ini, masyarakat saya kira harus betul-betul melakukan pengawasan terhadap sosok calon ini track record-nya bagaimana, integritasnya bagaimana, kapasitasnya bagaimana, dan mengumumkannya ke publik.


Biar menjadi upaya kita bersama agar calon-calon yang bermasalah seperti Akil Mochtar misalnya yang sebenarnya isu-isu mengenai dirinya sudah terjadi sebelum menjadi hakim konstitusi. Itu tidak terjadi lagi, sehingga yang kita harapkan walaupun Undang-undang sudah dibatalkan tetapi yang terpilih tetaplah sosok bersih, negarawan, punya integritas, punya kapasitas, dan netralitas.


Jangka menengah, kita harus menginisiasi perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki proses rekrutmen dan proses pengawasan hakim konstitusi. Jangka panjang, kalau seandainya memang berat untuk melakukan revisi Undang-undang karena selalu punya potensi untuk dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, maka mau tidak mau kita mengubah konstitusi kita untuk memberikan batas-batas yang jelas dalam isu rekrutmen dan pengawasan tersebut.


Untuk partai politik sendiri apakah perlu imbauan secara resmi kepada kadernya agar tidak ikut mendaftar?

Bagi saya berat. Karena memang maksud partai politik adalah melakukan capture, partai politik itu mau masuk ke semua wilayah ini yang menjadi keprihatinan. Padahal kalau kita bica mengenai pembagian tugas seharusnya lembaga-lembaga non-politik itu tidak dimasuki politisi misalnya MK, MA, KY, BPK, KPU, Bawaslu, DKPP, dan sebagainya.


Padahal jabatan-jabatan bagi orang politik sudah banyak sekali mulai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, DPR, DPRD, DPD. Seharusnya mereka konsentrasinya kesana tetapi yang terjadi tidak, kalah dalam pemilihan legislatif mencoba peruntungan ke lembaga lain, kalah dalam pemilihan gubernur mencari peruntungan ke lembaga lain, termasuk menjadi hakim konstitusi. Kan tidak masuk akal ada hakim konstitusi yang kalah dalam pemilihan legislatif lalu menjadi negarawan, rasanya aneh.             

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Vaksinasi "Drive Thru" Pertama Indonesia

Pahlawan Gambut

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10