Wamenkes: Calo Jamkesda Tidak Hanya di Jawa Tengah

"Calo penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Jamkesda di Rembang kian marak belangan terakhir."

Calo penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Jamkesda di Rembang kian marak belangan terakhir. Bahkan, pemerintah daerah di sana harus menghentikan pemberian kartu Jamkesda karena banyak salah sasaran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Simak perbincangan KBR68H dengan Wakil Menteri Kesehatan Alil Gufron Mukti dalam program Sarapan Pagi

Jamkesda itu tentu kebijakan daerah, tapi apakah kementerian juga bisa mendorong penyelesaian soal ini?

Tentu. Jadi meskipun Jamkesda itu adalah inisiatif dan tanggung jawab dari daerah, kebetulan nama Jamkesda itu saya yang memberi pertama kali, itu pemerintah pusat bisa memfasilitasi atau membantu. Sehingga kalau ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan di daerah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan bisa membantu.

Model bantuannya seperti apa?

Tentu tergantung kasus-kasusnya seperti apa yang dihadapi Jamkesda di daerah itu.

Sejauh ini apakah Kementerian Kesehatan pernah menerima laporan terkait maraknya kasus percaloan Jamkesda?

Pernah dengar tetapi secara resmi kami belum pernah dari pemerintah daerah meminta bantuan penyelesaian masalah itu atau bagaimana arahannya.

Yang pernah anda dengar modusnya seperti apa?

Modusnya macam-macam tapi intinya baik untuk mendapatkan kartu atau datang ke rumah sakit itu ada calo yang meminta uang.
 
Sampai saat ini apakah daerah itu sudah pernah ditangani langsung oleh Kementerian Kesehatan?

Belum. Karena belum ada yang secara resmi mengajukan, karena itu tanggung jawab pemerintah sehingga harusnya itu diselesaikan di level daerah. Kalau daerah kemudian “kesulitan” menyelesaikan, meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan tentu kami dengan senang hati akan membantunya.

Yang pernah anda dengar di daerah mana?

Tidak hanya di Jawa Tengah, ada juga di tempat lain.
 
Cukup banyak?

Tidak terlalu banyak tapi ada.

Kalaupun kemudian meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan, apa bantuan yang bisa diberikan dalam kasus ini?

Tergantung apa yang diminta oleh daerah. Sebagai contoh mereka kesulitan untuk memverifikasi di daerah, kebetulan kami punya tenaga Jamkesmas itu lebih dari 1.500 yang kita kontrak, kalau soal verifikasi akan dibantu.
 
Sejauh ini apakah Kementerian Kesehatan pernah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Jamkesda?

Tentu. Memang yang sering itu dari sisi paket manfaat, itu masih terbatas sehingga tidak semuanya dibayari. Karena tidak semua dibayari sehingga ada sebagian yang masih harus dibayar oleh masyarakat, disitulah ada rumah sakit yang hutangnya banyak, tidak cukup uangnya, macam-macam. Kemudian ada beberapa rumah sakit tadi yang hutangnya banyak kemudian menolak.
 
Kasus seperti ini tidak pernah ditemukan di Jamkesmas?

Jarang ya, mungkin dulu. Kalau Jamkesmas lebih stabil, lebih terstandarisasi. Kecuali memang akhir-akhir ini ada juga Jamkesmas yang karena kita ingin ganti kartunya itu seluruh Indonesia, karena kartu yang lama itu 2007-2008 sekarang kita ingin ganti biar lebih update, itu sedikit ada masalah juga.

Di masalah calo juga maksudnya?

Tidak itu soal distribusinya.     

• calo
• jamkesda