Petani Hanya Ingin Harga Kedelai yang Stabil

Akhirnya pemerintah siap meneken peraturan menteri perdagangan soal HPP kedelai. Permendag itu kini sudah berada di meja presiden untuk ditandatangani. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan peraturan menteri soal HPP kedelai itu akan diterbitkan setelah Perpres terbit. Bagaimana respon para pengrajin tahu seputar HPP kedelai ini? Simak perbincangan KBR68H dengan Ketua Forum Komunikasi Koperasi Perajin Tahu-Tempe Indonesia, Sutaryo

Optimis bakal disahkan?

Optimis.

Apa manfaat yang bisa diperoleh dari para perajin?

Kalau perajin itu mudah, perajin itu butuh stabilitas harga. Jadi ini ada dualisme yang selama ini diperbincangkan, pertama kedelai impor dan kedua kedelai lokal. Kemudian pada kenyataan di lapangan kita tetap menganut pasar dunia, kalau misalkan pemerintah mau menetapkan HPP petani ini kalau tidak fleksibel juga susah. Katakanlah sekarang petani minta Rp 7.000 lalu pasar dunia tentang kedelai berubah jadi Rp 8.000 atau Rp 9.000.
 
Petani ingin naik lagi?

Petani pasti tidak akan melepas dengan HPP itu. Karena kalau misalkan pasar dunia itu tidak bisa dicegah, sama dengan walaupun 90 persen keberadaan beras ada di dalam negeri, tetapi karena harga beras internasioonal sama mahal dan dicegah dengan aturan bahwa kita tidak boleh impor kecuali kurang. Tetapi memang petani mayoritas di Indonesia itu memang menanam padi dan itu sudah otomatis harga itu akan ke bawah, walaupun keadaannya ada di dalam negeri kalau beras rata-rata internasional juga tinggi.

Pemerintah belum menetapkan HPP, untuk pasar dunia dengan kondisi saat ini kira-kira perajin menginginkan HPP berapa?  

Saya pikir yang harus ditetapkan adalah stabilitasnya itu. Kalau misalkan perajin menginginkan harga Rp 7.000 sekarang sudah Rp 7.500 harga eceran tertinggi sekarang bergerak ke Rp 7.600. Padahal dua bulan yang lalu harga masih Rp 6.500, tapi pasaran itu terus bergerak jadi tidak pasif. Katakanlah menstabilitaskan harga sehingga baik petani kedelai tidak dirugikan, kemudian harga tempe tahu juga terjangkau.

Jadi yang diinginkan stabilitas harga?

Iya. Karena mustahil juga perajin menuntut harga Rp 7.000 kalau dunia Rp 8.000 sampai Rp 9.000 itu mustahil.

Tapi HPP ini dievaluasi sebulan sekali, barangkali nanti stabilisasi sebulan sekali penetapan harganya bagaimana?

Ini mau dirumuskan supaya gejolak-gejolak seperti yang terjadi tidak berulang. Tapi perumusannya tidak bisa jangka panjang, Kemendag itu akan merumuskan stabilitas selama satu bulan. Tapi bukan berarti harga itu berhenti, terus dikejar berdasarkan prediksi harga dunia. Yang akan distabilitaskan adalah prediksi harga dunia sebulan ke depan, empat bulan ke depan katakanlah bisa menjual dengan harga Rp 7.000 berarti ditetapkan sebulan ke depan Rp 7.000. Variasi-variasi harga di bawah akan berbeda-beda sesuai kualitas kedelai yang didatangkan oleh para importir, karena pasar itu sudah terbentuk ada yang kelas bagus, ada yang sedang, dan ada yang biasa.

HPP ini nanti akan mengacu pada kelas yang mana?

Referensinya itu kelas yang sedang. Kemudian harus ada komando juga dari importir yang besar, katakanlah misalnya menetapkan harga ini semua pasti ikut.

Jangan digelontor dengan harga yang bagus ya?

Iya jangan digelontor dengan harga yang bagus atau memang ditetapkan dengan harga yang sama, nanti kedelai yang bagus diserbu duluan.
Menurut anda ketidaksiapan pemerintah untuk memikirkan hal-hal detil seperti yang anda sebut tadi sehingga ini lama sekali disahkan atau seperti apa?
Sebenarnya pemerintah itu memainkan peranan dengan biaya yang murah. Jadi pemerintah itu tidak mau terjebak lagi dengan menetapkan sesuatu yang mengandung subsidi yang luar biasa. Katakanlah misalnya menetapkan harga petani Rp 7.000 ternyata pasar dunia jadi Rp 6.000 maka pemerintah harus mensubsidi Rp 1.000. Konsekuensi dari menetapkan harga itu harus ditanggung pemerintah.

Selama beberapa bulan ini para perajin bagaimana trennya dalam menjual atau memproduksi tahu dan tempe?

Perajin itu yang penting tidak dadakan. Jadi fluktuasinya itu tidak dadakan masih bisa disiasati, apakah dengan mengecilkan produk atau mengurangi sedikit produksi yang penting laku dan dapat duit. Kalau kita tengok ke belakang, pada saat kedelai Rp 3.000 ya perajin melayani itu, pada saat Rp 4.000 kemudian gejolak 2008 dari Rp 3.200 lompat jadi Rp 7.000 konsumennya tahu bahwa itu mahal harganya dibeli bisa juga jualan. Kalau mendadak berfluktuasi tiap hari atau tiap minggu mereka begitu jualan dari pasar tidak bisa beli bahan bakunya lagi, rugi.

Saat ini apakah ada yang terancam bangkrut atau sudah ada yang bangkit lagi?

Sebenarnya karena perajin tempe tahu usahanya itu, tidak punya alternatif usaha lain. Tidak tertarik dengan usaha yang lain karena bisanya itu, sehingga jumlah perajinnya tidak akan berubah dari yang sudah-sudah. Pertanyaannya, kadang-kadang pemerintah ini latah, latahnya inginnya swasembada kedelai 2014. Namanya swasembada itu kekurangannya baru impor, tapi kenyataannya lebih banyak impornya daripada produksi dalam negerinya. Kemudian yang lebih menyesatkan lagi, data kedelai lokal itu dibawa kemana-mana sampai ke DPR, seminar, barangkali sampai ke presiden seakan-akan kita siap dengan kedelai lokal. Padahal kenyataan di lapangan, bahwa Kementerian Pertanian menyatakan lima tahun terakhir ada kedelai lokal sebanyak 850 ribu ton, kenyataan di lapangan 50 ribu ton tidak ada. Ini kok mau gembar-gembor swasembada, itu data lima tahun terakhir itu data dari mana.

Anda tahu 50 ribu ton tidak ada karena pantauan di lapangan?
 
Pantauan di lapangan tidak ada. Jadi pengguna kedelai itu mayoritas 80-85 persen itu tukang tahu tukang tempe, sehingga kedelai itu tidak bisa kemana-mana kecuali yang beli tukang tempe dan tukang tahu. Karena saya dari Sabang sampai Merauke basisnya itu ada di Jawa, Lampung, Sumsel, Jambi dan beberapa provinsi basis-basis produsen tempe tahu. Itu kita pantau di lapangan tidak ada barangnya, tapi pemerintah selalu mengatakan dalam seminar, dalam dialog bahwa kedelai lokal sudah statis tidak ada kenaikan selama lima tahun jumlahnya 850 ribu ton, dari mana asalnya.
 
Mungkin tidak yang 850 ribu ton itu dilempar ke luar?

Jadi kita mendeteksinya gampang. Saya katakan kedelai itu untuk tempe dan tahu, kalau misalkan bisa digunakan produk lain kemudian memakan jumlah yang sangat besar kita tidak bisa ngomong. Sekarang misalkan BPS yang disampaikan Kementan, wilayah Banten menghasilkan produksi 15 ribu ton, Banten itu cuma enam provinsi pengembangan Tangsel tapi kita monitoring siapa yang menanam kedelai itu tidak ada 1 truk. Kita bicara lagi misalkan sentra kedelai disebutkan oleh BPS di Jawa Timur, Jawa Timur dalam tulisan itu untuk mencapai 850 ribu maka Jawa Timur menempati peringkat teratas untuk produksi dalam negeri yaitu 355 ribu ton. Saya pakai analogi yang nyata di lapangan, kalau tahun 2012 Jawa Timur memproduksi 355 ribu ton, maka setara dengan tujuh kapal Panamax yang satu kapalnya isi kacang curah sebanyak 50 ribu ton, begitu sekali panen ditumpahkan di Jawa Timur banjir itu kedelai sampai ke Jakarta.

Nyatanya tidak pernah ada ya?

Jumlah truk bisa dihitung, ribuan tidak ada. Jadi seakan-akan yang ditonjolkan kita siap akan swasembada, petani siap menanam kedelai.