Apindo: Iklim Bisnis di Jawa Tengah Lebih Kondusif

Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan, 40-an pabrik padat karya di Jabodetabek akan pindah ke Jawa Tengah.

BERITA

Kamis, 14 Feb 2013 14:31 WIB

Author

Doddy Rosadi

Apindo: Iklim Bisnis di Jawa Tengah Lebih Kondusif

pabrik, relokasi

Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan, 40-an pabrik padat karya di Jabodetabek akan pindah ke Jawa Tengah. Penyebabnya, perusahaan tidak sanggup menjalankan UMP 2013. 10 perusahaan dari India dan Korea juga sudah melakukan relokasi pabrik. Kini, perusahaan itu tengah menyiapkan pembayaran pesangon untuk melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja PHK. Kenapa pabrik tersebut memilih pindah ke Jawa Tengah? Simak perbincangan KBR68H dengan Wakil Sekjen APINDO Franky Sibarani dalam program Sarapan Pagi.

Kabarnya sudah ada sekitar empat puluhan perusahaan yang mau relokasi ke sekitar Jawa Tengah karena tidak kuat dengan UMP Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya?

Betul. Ada beberapa yang memang di daerah Majalengka dan sekitarnya, ada 1-2 di Jawa Timur.
 
Sudah pindah atau sedang mencari lahan dan mereka masih produksi sekarang?

Kalau dikatakan produksi ada sebagian yang mengurangi kapasitas produksinya. Tentu proses penghentian produksi secara penuh membutuhkan waktu juga yang tentu ada 1-2 yang bisa langsung melakukan penutupan, tapi ada juga beberapa yang masih membutuhkan waktu. Kemudian didalam mencari tempat baru itu membutuhkan waktu. Memang proses penetapan UMK 2013 ini boleh dikatakan sangat pendek waktunya, dari sejak Oktober sehingga pada saat menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan itu keputusan untuk merelokasi membutuhkan waktu juga. Sehingga pada saat ditetapkan relokasi tentu memilih lokasinya itu hal yang berikutnya.

Kira-kira berapa buruh yang bakal di-PHK dengan keputusan ini?

Cukup banyak kira-kira ribuan tapi angka pastinya melihat perkembangan. Karena kami sendiri masih mendorong pemerintah untuk memberikan satu dukungan terhadap proses penangguhan yang sedang berjalan juga.

Ribuan itu berapa?

Sekitar sepuluh ribuan.

Sudah ada yang berhenti operasi, berapa kira-kira?

Kita tidak hitung satu per satu. Karena kami sendiri tidak pada kapasitas setiap hari katakanlah memonitor berapa mesin mereka yang berhenti produksi. Tetapi di dalam berbagai pertemuan, informasi itu terus kami galang sehingga kita tahu sejauh mana upaya kita bersama industri dan pemerintah untuk bisa mengatasi secara bersama-sama.

Kenapa yang dipilih Jawa Tengah?

Kita tahu bahwa 60 persen industri adanya di Pulau Jawa. Karena berbagai dukungan infrastruktur, jalan, pelabuhan, listrik atau akses gas, tenaga kerja. Kita tahu bahwa tidak mudah untuk didapat juga di luar Jawa. Jadi dengan relokasi ke Jawa Tengah itu di dalam pertimbangannya ada dua. Pertama pemdanya kondusif. gubernur dan bupati umumnya memberi dukungan terhadap hubungan antara investor dan juga pekerja. Kedua tentu tenaga kerja lebih mudah untuk bisa dilatih untuk masuk ke industri dimana yang melakukan relokasi.

Alasan utamanya karena tidak mampu membayar UMP 2013, tetapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi perusahaan kalau misal mau melakukan PHK massal. Sudah dipertimbangan apa saja aturan yang akan dijadikan landasan?

Tentu sudah. Karena kalau kenaikan katakanlah 50 persen, sementara produksi naik untuk 5 persen saja berarti mereka harus nombok, sementara untuk PHK itu tidak cepat. Yang paling kami repotkan adalah untuk mengumpulkan biayanya untuk membayar PHK, karena nilainya sangat besar. Kalau relokasi, tentu harus cepat juga dilakukan untuk bisa segera berproduksi dan menghasilkan income lagi, artinya bisnis terus berjalan. Proses ini antara satu pengusaha atau satu pabrik itu yang berbeda-beda, tapi prosesnya pasti. Tinggal masalah perbedaan transisi dari sejak ditetapkan relokasi sampai stop produksi di sini dan kemudian secara penuh produksinya pindah ke tempat baru.

Empat puluh perusahaan ini fixed atau masih rencana?

Sudah fixed. Artinya fixed itu keputusan tidak bergeser, karena kita melihat proses di pemerintah juga selain proses penangguhan yang kita melihat respon di Kemenakertrans itu sangat lambat, meskipun ada dukungan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tetapi dalam prosesnya itu lambat dan bertele-tele. Kita harus segera memberi kepastian terhadap bisnis ini sendiri.

Dari empat puluh perusahaan tersebut semuanya dari dalam negeri atau ada juga dari luar negeri?

Investornya ada dari Korea, India, dan tidak sedikit juga dari Indonesia.

Persiapan melakukan PHK massal ini sudah ada sosialisasi kepada buruh atau ada upaya-upaya penyelesaian lain?

Upaya-upaya itu sudah dilakukan. Penangguhan salah satu bentuk usaha, saya kira proses penangguhan itu sepengetahuan para pekerja. Karena itu prosesnya ada satu perusahaan misalnya dia merencanakan mengurangi tenaga kerjanya sampai dengan Desember. Jadi betul-betul secara bertahap dan proses ini umumnya buruh juga bisa mengerti karena kenaikan di Jakarta yang 50 persen, 44 persen plu dengan upah sektoral itu juga disadari bisa membuat bangkrut dan terjadilah mekanisme PHK bertahap.
   
Tanpa PHK tidak mungkin?

Bagaimana mungkin kalau untung 5 persen kemudian harus bayar kenaikan 50 persen.

PHK untuk buruh ini apakah ada yang 100 persen atau hanya pengurangan?
Pengurangan itu adalah proses sebelum berhenti 100 persen.
 
Buruh ini yang di-PHK apa seluruhnya?

Tentu pekerja yang memang tidak mungkin untuk diikutsertakan dalam relokasi. Misalnya manajer pabriknya, mungkin yang operator-operator yang spesifik tentu tidak mudah juga merekrut baru. Sehingga tentu yang tidak memiliki skill khusus pasti akan ditinggalkan.

Dari keseluruhan proses itu kira-kira butuh waktu berapa lama sampai akhirnya beroperasi dan berproduksi di sana?

Enam bulan sampai satu tahun.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Antipunah Episode Ekonomi Lestari Lewat Wirausaha Sosial

Pengenaan PPN Pada Sembako, Tepatkah?

Kabar Baru Jam 8

Pengetatan Pelaku Perjalanan Internasional Cukup Kuat?