Nadiem Ingin Kampus Tak Bergantung Pada Pemerintah

"Pemerintah tidak menentukan perguruan tinggi mau berfokus ke arah mana, mau lebih research, vocational, pure science, atau apa. Saya ingin membuka kesempatan (bagi kampus) untuk menentukan sendiri."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 31 Jan 2020 19:53 WIB

Author

Adi Ahdiat

Nadiem Ingin Kampus Tak Bergantung Pada Pemerintah

Mendikbud Nadiem Makarim. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem baru meluncurkan paket regulasi pendidikan tinggi yang bertajuk 'Kebijakan Kampus Merdeka'

Kebijakan tersebut menetapkan sejumlah perubahan mendasar, seperti membebaskan kampus untuk membuka program studi baru, mendorong kampus bekerja sama dengan lembaga mitra, serta membolehkan mahasiswa belajar di luar jurusan asalnya.

Menurut Nadiem, semua kebijakan itu dibuat supaya kampus bisa menentukan arah pendidikannya sendiri.

"Dengan (kebijakan) Merdeka Belajar, tugas saya adalah memastikan bahwa setiap rektor, setiap kepala program studi bisa menentukan secara mandiri mereka mau ke mana, ingin fokus ke mana. Ini akan memberi kebebasan pada perguruan tinggi untuk menentukan destiny sendiri," kata Nadiem dalam acara Indonesia Data and Economic 2020 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

"Pemerintah tidak menentukan perguruan tinggi mau berfokus ke arah mana, mau lebih research, vocational, pure science, atau apa. Saya ingin membuka kesempatan (bagi kampus) untuk menentukan sendiri fokusnya di mana, itu (kebijakan) Kampus Merdeka, jangan pemerintah yang menentukan," tegasnya.


'Link and Match' Bukan Industrialisasi

Nadiem memaparkan 'pembebasan' kampus itu juga bertujuan untuk mendorong proses link and match.

"Kampus kita merdekakan, agar dia terdorong untuk melakukan perbenturan dengan dunia nyata. Mau itu dunia nirlaba seperti NGO (non-govermental organization), mau itu dunia industri, bahkan juga dengan universitas kelas dunia. Di situlah terjadi link and match," kata dia.

"Banyak orang mengira link and match adalah industrialisasi, itu salah. Yang dimaksud link and match itu adalah, apa yang dipelajari (mahasiswa) relevansinya nyambung sama dunia nyata."

"Misalnya, mahasiswa yang ingin jadi ilmuwan bisa langsung lompat ke research project. Mana mungkin mau research project kalau dia masih harus kuliah di kampus? Research project beneran itu di lapangan, di sungai mana satu semester, meneliti (kehidupan) bawah air di mana satu tahun," tukasnya.


Nadiem: Saya Kepala Pergerakan

Nadiem pun menegaskan bahwa pendidikan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat. 

"Saya ini pegang dua topi. Topi pertama adalah topi menteri. Topi kedua lebih penting lagi, yaitu topi Kepala Pergerakan Merdeka Belajar. Saya jadi kepalanya, yang menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan," ujar Nadiem.

"Di era ini, kalau cuma pemerintah 100 persen yang maju, ini (pendidikan) akan gagal. Perusahaan, NGO, orang tua, kalau nggak berpartisipasi, kita nggak akan mencapai tujuan."

"Selama ini masyarakat melihat pendidikan itu cuma urusan unit pendidikan saja, sekolah sama universitas. Itu salah total, mindset itu harus diubah."

"Ini tanggung jawab kita semua. Karena pendidikan yang tepat, inklusif, dan relevan hanya kombinasi antara unit pendidikan dan masyarakat," jelas Nadiem.

Nadiem mengungkap saat ini Kemendikbud sedang menyiapkan paket kebijakan lanjutan, seperti soal kurikulum, perbaikan kualitas guru, dan lain sebagainya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

RUU Ketahanan Keluarga Campuri Ranah Pribadi?

Kabar Baru Jam 13

Choirul Anwar: Masyarakat Harus Bijak Gunakan Popok