Merasa Dipojokkan Media, PDIP Mengadu ke Dewan Pers

"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 17 Jan 2020 15:06 WIB

Author

Siti Sadida Hafsyah, Adi Ahdiat

Merasa Dipojokkan Media, PDIP Mengadu ke Dewan Pers

Dekorasi kepala banteng lambang PDIP dalam acara HUT ke-47 dan Rakernas I PDIP di Jakarta, Kamis (9/1/2020). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Tim Kuasa Hukum PDI Perjuangan (PDIP) mengadakan pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dalam pertemuan tersebut, PDIP mengeluhkan munculnya pemberitaan negatif terkait kasus dugaan suap penetapan anggota DPR, yang diduga melibatkan politikus PDIP Harun Masiku.

"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan," kata Koordinator Tim Kuasa Hukum PDIP I Wayan usai bertemu Dewan Pers, Jumat (17/1/2020).

"PDIP sangat dirugikan demikian rupa, tapi toh kami harus mengulang-ulang, kami tidak sedang mengancam kebebasan pers," lanjut Wayan.

Wayan tidak merincikan berita apa yang dianggap merugikan PDIP itu. Tapi, ia menyinggung adanya 'berita bohong' yang isinya sekadar mengutip cuitan dari media sosial tanpa verifikasi lebih lanjut.

"Beberapa contoh di mana kami menghadapi persoalan-persoalan terhadap adanya berita bohong, kami menghadapi persoalan-persoalan bagaimana pengutipan media terhadap Twitter, misalnya. Kami tadinya ragu-ragu memahami, kalau Twitter ini apakah bagian dari media massa? Ternyata kami sudah mendapatkan penjelasan, Twitter ini tidaklah bagian dari media massa," kata Wayan.


PDIP Ingatkan Media Jangan Berasumsi

Ketua Pengacara PDIP Teguh Samudra meminta media menjaga kredibilitasnya, dengan membuat berita dari pernyataan narasumber yang terkonfirmasi dengan jelas.

"Jangan sampai pers dijadikan alat untuk kepentingan pihak lain untuk saling mengadu domba, saling merugikan, dan seterusnya. Karena publik juga tidak boleh diberikan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta," kata Teguh usai berkonsultasi dengan Dewan Pers (17/01/20).

"Kami dalam rangka mengingatkan jangan sampai ada awak media, para jurnalis, asal membuat berita berdasarkan asumsinya atau pendapatnya," kata dia lagi.

Tim Kuasa Hukum PDIP belum mengajukan laporan resmi kepada Dewan Pers tentang pemberitaan media yang merugikan partainya.

Mereka menyebut harus berkonsultasi terlebih dulu dengan pihak DPP PDIP untuk memastikan langkah selanjutnya.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Perusahaan Atas Karhutla

Kenali Gejala Serangan Jantung Sedini Mungkin