Mendikbud Dorong Mahasiswa Magang, Apindo: Kita Tak Bisa Terima Banyak-Banyak

"Kalau kita menerima (pekerja magang) dari universitas umum, space kita untuk magang vokasi juga belum tentu ada, karena kita tidak bisa terima banyak-banyak."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 28 Jan 2020 15:49 WIB

Author

Valda Kustarini, Lea Citra, Adi Ahdiat

Mendikbud Dorong Mahasiswa Magang, Apindo: Kita Tak Bisa Terima Banyak-Banyak

Ilustrasi: Mahasiswa baru mengikuti acara orientasi kampus di UGM, Yogyakarta. (Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Mendikbud Nadiem Makarim telah menerbitkan kebijakan 'Kampus Merdeka', yang salah satu isinya mendorong mahasiswa untuk magang di perusahaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemudian meminta Mendikbud Nadiem memperjelas aturan pemagangan mahasiswa. Pasalnya, saat ini jatah magang di dunia industri sudah banyak terisi oleh pelajar dari sekolah vokasi.

"(Kebijakan) ini harus betul-betul clear, karena kalau magang, kita pun (industri) harus siap memberikan pemagangan. Tapi kalau hanya untuk tiga semester, bagaimana dengan vokasi nanti?" kata Anton J. Supit, Ketua Peternakan dan Perikanan Apindo kepada KBR, Selasa (28/1/2020).

"Kalau kita menerima (pekerja magang) dari universitas umum, space kita untuk magang vokasi juga belum tentu ada, karena kita tidak bisa terima banyak-banyak," lanjutnya.

Anton menyatakan Apindo menyambut positif kebijakan Mendikbud Nadiem. Namun ia menyarankan, jika ingin berfokus menyiapkan alumni siap kerja, pemerintah lebih baik memperkuat sekolah vokasi.


Berita Terkait: Kebijakan 'Kampus Merdeka': Perusahaan Bisa Ikut Susun Kurikulum


Pengamat Ragukan Kebijakan Mahasiswa Magang

Kebijakan mahasiswa magang juga dikritisi oleh pengamat pendidikan Darmaningtyas. Menurut dia, pemagangan bisa membuat orang-orang lulusan universitas jadi sebatas pekerja teknis.

"Kalau yang politeknik, akademi, sekolah tinggi, institut, mau magang-magang ya monggo. Tapi kalau universitas, pikir dulu. Kecuali ya kalau itu tadi, kita hanya akan melahirkan manusia-manusia tukang. Kerisauan adanya pemagangan ini kan sebetulnya efek dari pengelolaan pendidikan kita yang cenderung menjadi sangat kapitalistik," kata Darmaningtyas kepada KBR, Selasa (28/1/2020).

Ia pun ragu program magang bisa mengatasi masalah pengangguran terdidik.

"Pemerintah itu menghadapi banyak masalah, tapi tidak tahu akar masalahnya. Pengangguran sarjana, mereka nggak lihat, kenapa sih sarjana kita itu nganggur? Kenapa sarjana kita nggak kompeten? Itu karena dari 4.000 lebih perguruan tinggi kita, mungkin 80 persennya itu adalah PTS (swasta). Dari yang 80 persen itu, yang bagus mungkin hanya maksimal 20 persen. Apakah lalu yang seperti ini bisa diselesaikan dengan pemagangan? Belum tentu," tukasnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Perusahaan Atas Karhutla

Kenali Gejala Serangan Jantung Sedini Mungkin