Lubang Tambang Ibu Kota Baru Belum Direklamasi, Jokowi: Itu Kewajiban Kita

"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 17 Jan 2020 17:05 WIB

Author

Dwi Reinjani, Adi Ahdiat

Lubang Tambang Ibu Kota Baru Belum Direklamasi, Jokowi: Itu Kewajiban Kita

Presiden Jokowi saat menerima penghargaan dari asosiasi pertambangan IMA Award 2019 di Jakarta (20/11/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Presiden Jokowi menyatakan bakal memperbaiki kondisi lingkungan di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Jadi perpindahan ibu kota nanti sekaligus kita akan memperbaiki. Satu, memperbaiki dan merehabilitasi hutan-hutan yang rusak, karena kita tahu di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Yang kedua, memproteksi dan mengkonservasi hutan-hutan lindung yang ada," lanjutnya.

"Yang ketiga, menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.


Berita Terkait:


'Pemutihan Dosa' untuk Perusahaan Tambang?

Pernyataan Jokowi bahwa reklamasi tambang itu 'kewajiban kita' menimbulkan kerancuan.

Pasalnya, jika mengacu ke PP No. 78 Tahun 2010, pihak yang wajib mereklamasi dan memulihkan lubang bekas tambang adalah perusahaan, bukan pemerintah.

Jokowi sendiri pernah menegaskan hal itu beberapa waktu lalu.

"Itu (reklamasi) kan kewajiban mereka (pengusaha tambang). Hati-hati lho, itu kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kita cabut itu (izin usahanya). Itu bukan sekarang saja, sejak dulu wajib hukumnya," kata Jokowi saat mengunjungi kawasan Bukit Sudharmono, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menduga, jika reklamasi nantinya ditangani pemerintah, itu akan menjadi skema 'pemutihan dosa' bagi perusahaan yang lalai, seperti misalnya perusahaan tambang milik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga, dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi," tulis JATAM dalam laporan berjudul Ibu Kota Baru Buat Siapa? yang dirilis Desember 2019.

Laporan Ibu Kota Baru Buat Siapa? dipublikasikan JATAM bersama koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JATAM Kaltim, Forest Watch Indonesia (FWI), Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan WALHI Kaltim.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Perusahaan Atas Karhutla

Kenali Gejala Serangan Jantung Sedini Mungkin