JATAM: Banjir Parah Banyak Terjadi di Wilayah Pertambangan

"Bengkulu, wilayah yang terus dikeruk batu bara dan emasnya, mengalami banjir bandang hampir di satu provinsi."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 10 Jan 2020 17:48 WIB

Author

Adi Ahdiat

JATAM: Banjir Parah Banyak Terjadi di Wilayah Pertambangan

Banjir tahun lalu di Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, salah satu daerah yang memiliki banyak konsesi pertambangan (18/6/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sepanjang 2019 wilayah-wilayah yang banyak dikavling konsesi tambang dilanda banjir parah.

JATAM menilai kerusakan lingkungan akibat pertambangan telah memicu bencana alam, yang akhirnya mengancam pula keselamatan warga.

Hal itu disampaikan JATAM dalam Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 yang dirilis Senin (6/1/2020).

"Bengkulu, wilayah yang terus dikeruk batu bara dan emasnya, mengalami banjir bandang hampir di satu provinsi. Di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu terdapat 8 konsesi perusahaan pertambangan batu bara," tulis JATAM dalam laporannya.

Selain Bengkulu, JATAM mencatat bencana banjir parah tahun 2019 terjadi di Konawe Utara serta berbagai titik di Kalimantan Timur.

"Di Konawe Utara terdapat 71 IUP (izin usaha pertambangan), di mana 68 izin di antaranya adalah tambang nikel. Sedangkan Kalimantan Timur, yang bisa disebut sebagai wilayah ibu kota pertambangan batu bara, memiliki luas konsesi 1.006.139,63 hektar," tulis JATAM.

"Terus diobralnya izin pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia turut merentankan daya dukung serta daya tampung di wilayah-wilayah tersebut," ungkap JATAM.


Tambang Juga Memicu Bencana Sosial

Selain merusak lingkungan, industri tambang juga banyak memicu konflik sosial, kriminalisasi, dan penyerangan terhadap warga.

"Dalam rentang waktu antara 2014 hingga 2019, terdapat 71 konflik antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang."

"Dari total konflik yang tercatat tersebut, terdapat tiga daerah dengan kasus tertinggi, yakni Provinsi Kalimantan Timur (14 kasus), Provinsi Jawa Timur (8 kasus), Provinsi Sulawesi Tengah (9 kasus) dan di wilayah pesisir pulau kecil yaitu Kepulauan Wawonii," tulis JATAM.

Menurut JATAM, jenis konfliknya beragam mulai dari penembakan oleh aparat negara, bentrokan fisik, sampai kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.

"Beragam kekerasan struktural maupun kekerasan fisik dilakukan. Hampir semuanya melibatkan tangan negara," ungkap JATAM.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Jaksa Agung Diminta Klarifikasi Pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat