300-an Perusahaan Tak Patuhi Aturan Lingkungan, Menteri LHK Belum Tetapkan Sanksi

“Saya akan pertimbangkan untuk gugatan-gugatan. Tapi belum seluruhnya sih, karena yang 'Merah' itu 300 (perusahaan) lebih ya," kata Menteri LHK.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 08 Jan 2020 17:56 WIB

Author

Dwi Reinjani, Adi Ahdiat

300-an Perusahaan Tak Patuhi Aturan Lingkungan, Menteri LHK Belum Tetapkan Sanksi

Ilustrasi: Lubang bekas tambang di Kaltim yang belum dipulihkan perusahaan sesuai aturan reklamasi pascatambang. (Foto: ANTARA)

KBR,Jakarta - Pemerintah mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap aturan lingkungan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan hasil penilaiannya terhadap sekitar dua ribu perusahaan. Rinciannya adalah:

  • Perusahaan Label 'Emas': 26 perusahaan (konsisten menunjukkan keunggulan dalam proses produksi, menjalankan bisnis yang beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat).
  • Perusahaan Label 'Hijau': 174 perusahaan (pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam aturan).
  • Perusahaan Label 'Biru': 1.507 perusahaan (pengelolaan lingkungan sesuai yang dipersyaratkan dalam aturan).
  • Perusahaan Label 'Merah': 303 perusahaan (pengelolaan lingkungan belum sesuai seperti yang dipersyaratkan dalam aturan).
  • Perusahaan Label 'Hitam': 2 perusahaan (sengaja melakukan perbuatan yang mencemari dan merusak lingkungan, melanggar aturan, atau tidak melaksanakan sanksi administrasi).


Menteri LHK Belum Pastikan Sanksi untuk Perusahaan 'Merah'

Hasil evaluasi KLHK menunjukkan ada ratusan perusahaan 'Merah' yang belum mengelola lingkungan sesuai aturan perundang-undangan.

Namun, Menteri Siti belum memastikan gugatan ataupun penjatuhan sanksi untuk perusahaan-perusahaan tersebut.

“Saya akan pertimbangkan untuk gugatan-gugatan. Tapi belum seluruhnya sih, karena yang 'Merah' itu 300 (perusahaan) lebih ya," kata Menteri Siti di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Nanti kita akan lihat yang rate paling berat, jelas-jelas kesengajaan, dan lain-lain. Kita bisa turunkan tim untuk Gakum (penegakan hukum),” lanjutnya.


Berita Terkait:


Pidana Lingkungan Hidup untuk Perusahaan dan Pejabat 

Menteri Siti tidak merinci bentuk kelalaian atau ketidakpatuhan macam apa yang dilakukan ratusan perusahaan berlabel 'Merah' tadi.

Tapi, jika melihat regulasinya, setiap pihak yang menyalahi ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas harus dihukum pidana dan denda.

Beberapa contoh perbuatan badan usaha yang diancam pidana dan denda miliaran rupiah adalah:

  • Melampaui baku mutu udara, air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  • Melanggar baku mutu air limbah atau baku mutu emisi;
  • Menghasilkan limbah B3 dan tidak mengelolanya sesuai aturan;
  • Membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin;
  • Membakar lahan tidak sesuai aturan, dan lain-lain.

Bukan cuma perusahaan dan individu, UU itu juga menetapkan sanksi pidana untuk pejabat pemerintah yang tindakannya secara tak langsung menyebabkan pencemaran lingkungan.

Semisal, pejabat yang memberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan diancam pidana penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.

Pejabat yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, yang kemudian berakibat pada rusaknya lingkungan hingga ada orang yang meninggal, juga diancam pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Istana Buckingham Mencopot Gelar Kerajaan Pangeran Harry dan Istrinya

Prakiraan Cuaca Dari BMKG

Presiden Minta Semua ASN Nanti Pindah ke IKN Baru

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7